Megawati juga meminta persetujuan para kadernya untuk tidak mengumumkan sikap politik PDIP dalam Rakernas kali ini.
“Setuju enggak?” kata Megawati.
Dijawab serentak para kader yang menyatakan setuju. Kader diwajibkan turun ke akar rumput untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Dengan tegas mengancam kader yang tak mau turun ke masyarakat untuk keluar dari PDIP.
“Jangan enak-enakan saya sudah bilang, partai ini mau saya jadikan partai pelopor. Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out!” tegas Megawati.
Dia juga mengancam pimpinan setiap organisasi PDIP yang tak mau turun ke masyarakat dengan hukuman pemecatan. Mempersilakan setiap kader PDIP untuk membuat laporan bila menemukan pimpinan PDIP di level DPC hingga DPP yang tak mau turun ke bawah.
“Yang ada adalah harus dilayani rakyatmu itu,” tegas Mega.
Putri mantan presiden pertama Indonesia, Soekarno itu, meminta kadernya untuk tidak takut bila menyuarakan kebenaran. Ketakutan hanyalah ilusi yang mengganggu pikiran semata. “Sebab ketakutan hanyalah ilusi dan kita adalah manusia merdeka,” tandas Mega.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, pidato Ketua Umum PDIP di pembukaan Rakernas V, mengisyaratkan sikap oposisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Menurutnya, hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti “PDIP tahan banting” dan “berani apa tidak” dalam pidatonya.
“Cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, ‘PDIP tahan banting’, ‘takut atau tidak?’, ‘berani apa tidak?’ merupakan indikasi kuat PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Umam kepada media.
“Mega juga meng-embrace jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini mempertegas PDIP tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu,” jelas Umam yang juga menyoroti Megawati, yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.
Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan. Karena itu Megawati mempertanyakan, menggugat dan mempersoalkan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis (TSM).
Megawati pun menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.
Beri Komentar