Jokowi juga diakuinya tidak terlalu memperdulikan terkait dampak perkembangan digitalisasi platform saat ini. Dimana dampak digitalisasi platform ini, telah banyak menggantikan pekerjaan manusia di dunia kerja.
“Di balik permasalahan ini semua, menciptakan pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Ketimpangan sosial ini semakin tajam di tengah masyarakat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, ditambah lagi Indonesia semakin mengalami krisis keadilan. Kalau masalah ini tidak disikapi serius, bisa jadi negara akan mengalami kerusuhan sosial,” ujarnya.
Berdasarkan laporan ‘World Economic Outlook April 2024’ yang disusun Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara ASEAN pada 2024.
Indonesia menempati posisi pertama dalam proporsi jumlah pengangguran di negara-negara ASEAN per April 2024. Indonesia yang berpenduduk 279,96 juta orang itu mencatatkan angka pengangguran terbuka sebesar 5,2 persen. Di bawahnya ada negara yang selalu “panas”, Filipina, dengan 5,1 persen (114,16 juta penduduk); Malaysia: 3,5 persen (33,46 juta penduduk); Vietnam: 2,1 persen (100,77 juta penduduk); Singapura: 1,9 persen (5,94 juta penduduk) dan Thailand: 1,1 persen (70,27 juta penduduk).
Sejatinya, Jokowi memulai langkah kepemimpinannya dengan doa dan harapan. Bukan hanya dari dalam negeri, melainkan dari dunia internasional.
Majalah Time pernah menerbitkan edisi Presiden Joko Widodo sebagai sampul utama, berjudul “Jokowi: A New Hope” pada Oktober 2014.
Edisi itu mencerminkan harapan besar yang ditempatkan pada Jokowi setelah terpilih sebagai presiden Indonesia pada 2014. Saat itu ia dianggap sebagai pemimpin baru yang membawa harapan dan perubahan untuk Indonesia.
Perubahan yang dilakukan tidak lain adalah membangun IKN, salah satu proyek mercusuar yang dikejar demi terlaksananya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79.
Perayaan HUT RI ke-79 di IKN, pemerintah harus menggelontorkan anggaran Rp87 miliar, yang angkanya 60 persen lebih besar dibanding perayaan HUT RI tahun sebelumnya yang digelar di Jakarta.
Banyak kalangan menilai dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, dan sektor produktif.
Namun di tengah sulitnya perekonomian Indonesia, Elly berharap, tidak terjadi kerusuhan sosial. Sebab, kerusuhan sosial di tengah masyarakat itu menurutnya tidak pernah menjadi solusi tapi justru menambah persoalan baru.
“Masyarakat harus belajar pengalaman dari chaos sosial yang terjadi Mei 1998. Karena kerusuhan ini dilatarbekakangi oleh krisis ketidakadilan, demokrasi yang dibungkam dan praktik KKN (Kolusi Kolusi Nepotisme) di era pemerintahan Orde Baru (Orba),” pungkas Elly.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru