NASIONAL
NASIONAL

Layanan ‘Lapor Mas Wapres’ Jadi Ajang Pencitraan, Agenda Terselubung Gibran untuk Kontestasi 2029

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat heboh dengan layanan baru bertajuk “Lapor Mas Wapres”.Namun, alih-alih mendapat sambutan hangat, inisiatif ini justru menuai kecurigaan dari berbagai pihak, termasuk analis Politik yang mempertanyakan niat di baliknya.

ADVERTISEMENTS
QRIS Merchant Bank Aceh Syariah

Layanan “Lapor Mas Wapres” yang baru saja diresmikan oleh Gibran Rakabuming Raka, kini menuai kritik pedas.

ADVERTISEMENTS
SMS Poin - Bank Aceh Syariah

Banyak yang menilai langkah ini sekadar ajang pencitraan di tengah absennya Presiden Prabowo yang tengah menjalani serangkaian kunjungan luar negeri, termasuk ke Tiongkok dan Amerika Serikat.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Pengamat Politik, Ujang Komaruddin, dalam sebuah acara talkshow di salah satu stasiun TV nasional, mengungkapkan pandangannya yang tajam terhadap langkah Gibran ini.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Dalam potongan video yang diunggah akun X @tijabar pada Selasa, 12 November 2024, Ujang mencurigai bahwa inisiatif posko pengaduan tersebut bukan semata-mata demi pelayanan publik, melainkan lebih ke arah kepentingan politik jangka panjang.

Berita Lainnya:
Shock! Sebelum Lancarkan Aksinya, Ternyata Agus Buntung Sempat Bertanya ke Korban: Masih Perawan?
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari KORPRI ke-53

“Saya melihat ada motif terselubung di sini. Tidak bisa dipungkiri, setiap langkah tokoh politik selalu punya agenda. Terlebih lagi, semua sudah berfokus pada kontestasi 2029,” ujar Ujang dengan tegas.

Yang menarik, Ujang menduga bahwa Presiden Prabowo mungkin tidak mengetahui adanya layanan “Lapor Mas Wapres” yang diluncurkan Gibran.

Jika benar demikian, ini bisa menjadi masalah serius dalam koordinasi pemerintahan.

“Saya lebih cenderung berpikir bahwa Presiden Prabowo tidak diberi tahu soal ini. Kalau beliau tahu, tentu pengaduan masyarakat seharusnya lebih dikoordinasikan di tingkat presiden, bukan di wakil presiden,” lanjutnya.

Di satu sisi, Ujang mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan membuka kanal pengaduan bagi masyarakat.

Namun, dia memperingatkan bahwa jika inisiatif ini tidak dikoordinasikan dengan baik, justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo.

“Secara prinsip, inisiatif seperti ini baik untuk mendengar suara rakyat. Tapi jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, bisa menimbulkan kebingungan di tingkat kementerian atau bahkan di masyarakat,” tambah Ujang.

Berita Lainnya:
DPR Harus Tunjukkan Political Will, Undang Ahli dan Masyarakat Rumuskan RUU Perampasan Aset

Reaksi dari publik pun beragam. Di media sosial, layanan “Lapor Mas Wapres” yang diluncurkan oleh Gibran ini menjadi bahan perbincangan hangat.

Banyak yang mempertanyakan niat sebenarnya di balik inisiatif tersebut, apalagi saat Gibran terlihat mengambil panggung di tengah ketidakhadiran Prabowo.

“Jangan-jangan ini cuma strategi Gibran untuk lebih menonjol dari Presiden,” tulis seorang netizen sinis.

“Apa dia yakin bisa mendapatkan suara untuk 2029 dengan langkah seperti ini?” sindir yang lain.

“Jangan sampai kita tertipu lagi dengan pencitraan ala blusukan, sekarang lebih canggih, pakai posko pengaduan,” ungkap netizen lain yang skeptis.

Bahkan, beberapa netizen juga mempertanyakan efektivitas layanan tersebut.

“WhatsApp aja kadang cuma centang satu, ini mau serius menanggapi aduan rakyat?” ucap netizen.***

Follow HARIANACEH.co.id untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya