“Karena baik pemilihan langsung, maupun tidak langsung, ada larangan money politic, ada larangan kecurangan, dan larangan macam-macam, dan itu dilanggar.”
“Oleh sebab itu, menurut saya penegakan aturannya lebih dulu. Komitmen, bagaimana cara menegakkan aturan. Lalu soal sistem, langsung atau tidak langsung, silakan didiskusikan,” sambung dia.
Untuk itu, menurutnya penguatan institusi untuk melakukan penegakan aturan dalam pemilihan kepala daerah merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.
“Kalau penguatan institusi itu, tidak perlu ditanya, iya, itu keharusan, penguatan setiap institusi itu,” pungkasnya.
Usul Presiden Prabowo
Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.
Ia mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.
Prabowo mengingatkan sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara.
Tak hanya itu, lanjut dia, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.
Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, dan India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Dengan begitu, kata dia, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.
Prabowo menyampaikannya saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.
“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” kata Prabowo.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru