Saat itu, ia juga berperan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Jawa Tengah.
Karier Muladi mulai melejit sejak diangkat sebagai anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah pada 1992-1994.
Kemudian, Muladi ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman RI Kabinet Pembangunan VII di era pemerintahan Soeharto (Maret-Mei 1998).
Lalu, tak lama setelah Soeharto lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie, ia masih dipercaya sebagai Menteri Kehakiman sekaligus merangkap Menteri Sekretaris Negara.
Ketika tak lagi menjadi menteri, Muladi aktif sebagai Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center, yang dibentuk mantan Presiden BJ Habibie.
Pada saat yang bersamaan, Muladi juga melanjutkan karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro.
Di tengah kesibukannya di The Habibie Center itu, Muladi mengikuti seleksi dan uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai calon hakim agung pada 2001 dan berhasil lolos uji kelayakan dan kepatutan.
Namun, Muladi memutuskan mundur dari hakim agung dikarenakan dirinya tak terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung.
Pada awal 2005, Muladi kembali terjun ke ranah Politik dengan mendukung Jusuf Kalla di kontestasi Pemilihan Umum.
Saat itu, ia menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.
Pada tahun yang sama, Muladi ditunjuk Presiden SBY menjadi Gubernur Lemhanas pada 30 Agustus 2005.
Dia diberi kesempatan tiga hingga enam bulan untuk melakukan perubahan awal di tubuh Lemhanas.
- Rektor dan Guru Besar Universitas Diponegoro
- Ketua Delegasi Indonesia pada Kongres Crime on Prime Prevention and Criminal Justice (ECOSOC) (1991–1998)
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Fraksi Utusan Daerah (1997–1999)
- Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993–1998)
- Menteri Kehakiman pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dan Kabinet Reformasi Pembangunan (1998–1999) merangkap Menteri Negara/Sekretaris Negara (1999)
- Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center, Jakarta (1999–2002)
- Gubernur Lemhannas (2005–2011)
- Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (2006–2020)
- Anggota Badan Penyelenggara Universitas Semarang (USM)
- Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM (2009–2014)
- Anggota Dewan Komisaris Pertamina
- Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan dan Kemayoran
- Hakim Agung RI (September 2000 – Juni 2001)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru