Klaster keempat adalah penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Said Didu menyebut, utang negara digunakan untuk bansos pencitraan dalam rangka menyogok rakyat.
Klaster kelima atau yang terakhir adalah korupsi dengan menyogok oligarki yang menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinastinya.
“Merekalah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah ini puncaknya adalah pemberian PSN (kepada oligarki) di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain, sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2 rakyat dipaksa dengan status PSN, dan Rempang juga demikian,” bebernya.
Said Didu pun curiga jika OCCRP memiliki data lengkap tentang korupsi yang dilakukan Jokowi dan disembunyikan di luar negeri.
“Ini yang paling waswas. Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka selebar-lebarnya korupsi yang sudah terjadi selama pemerintahan Jokowi, tunggu edisi berikutnya,” pungkas Said Didu.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
