Penulis: Hanny N.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut “Gelisah” karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.
Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya mengatasi stunting di Indonesia telah menuai berbagai kritik. Masalah-masalah yang muncul mulai dari pendanaan, kualitas makanan yang diragukan, hingga sasaran program yang tidak tepat, menunjukkan bahwa pemerintah belum serius dan efektif dalam menangani masalah stunting. Program ini, yang seharusnya menjadi solusi bagi banyaknya generasi yang mengalami kekurangan gizi, ternyata masih jauh dari harapan dan bahkan mencerminkan ketidakmampuan negara dalam mengurus rakyatnya.
Problematika Pendanaan dan Kualitas Makanan
Salah satu isu utama yang dihadapi Program MBG adalah pendanaan yang tidak stabil dan seringkali tidak memadai. Anggaran yang disediakan untuk program ini kerap kali tidak cukup untuk menjangkau seluruh sasaran yang membutuhkan. Selain itu, kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG menjadi sorotan utama. Banyak laporan menunjukkan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya rendah kualitas gizinya tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan penerima. Hal ini tentunya kontraproduktif terhadap tujuan awal program untuk meningkatkan status gizi dan mencegah stunting.
Sasaran Program yang Tidak Tepat
Program MBG juga menghadapi kritik terkait dengan sasaran yang tidak tepat. Banyak anak yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak mendapatkan akses yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan pendataan yang akurat dari pemerintah. Akibatnya, program ini gagal mencapai tujuan utamanya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia secara signifikan.
Proyek Pencitraan dan Beban Rakyat
Tidak dapat dipungkiri bahwa Program MBG sering kali dianggap sebagai proyek pencitraan oleh pemerintah. Alih-alih benar-benar didedikasikan untuk kepentingan rakyat, program ini lebih tampak seperti alat kampanye politik untuk menarik suara. Kebijakan yang tidak direncanakan secara matang ini justru menjadi beban tambahan bagi rakyat, terutama ketika program ini tidak berjalan dengan efektif. Keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari pelaksanaan program ini semakin memperkuat anggapan bahwa MBG adalah program populis yang lebih mementingkan citra pemerintah daripada kesejahteraan rakyat.
Solusi dari Perspektif Khilafah
Berbeda dengan pendekatan pemerintah saat ini, sistem Khilafah memiliki mekanisme yang komprehensif dalam menjamin kebutuhan gizi generasi muda. Dalam Khilafah, kebutuhan gizi rakyat akan dipenuhi sesuai dengan syariat Islam, sehingga masalah seperti stunting dapat diatasi secara menyeluruh. Negara dalam sistem Khilafah memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan lapangan kerja yang luas dan memastikan kedaulatan pangan melalui departemen yang khusus menangani kemaslahatan umum. Departemen ini akan bertugas menjaga kualitas pangan yang beredar di masyarakat, sehingga seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik.
Keterlibatan Pakar dan Kebijakan Berbasis Ilmu
Khilafah akan melibatkan para pakar dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Kebijakan yang dibuat tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan ketahanan dan kedaulatan pangan jangka panjang. Dengan melibatkan para ahli di bidang kesehatan dan pangan, kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan berkelanjutan.
Sumber Dana yang Beragam dan Cukup
Salah satu keunggulan sistem Khilafah adalah ketersediaan dana yang besar dari sumber yang beragam. Dana ini akan digunakan untuk mewujudkan semua kebijakan yang berorientasi pada pengurusan rakyat dengan kualitas terbaik. Berbeda dengan sistem saat ini yang sering kali bergantung pada hutang atau anggaran yang tidak memadai, Khilafah memiliki sumber dana yang stabil dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk dalam bidang kesehatan dan pangan.
Pendekatan Holistik dalam Penanganan Stunting
Dalam sistem Khilafah, penanganan stunting tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi semata, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan gizi akan diberikan kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya asupan nutrisi yang seimbang. Fasilitas kesehatan yang memadai juga akan disediakan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan optimal. Selain itu, Khilafah akan menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah.
Implementasi Kebijakan yang Tepat Sasaran
Kebijakan yang diambil dalam sistem Khilafah akan didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Pendataan yang menyeluruh akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar menyasar pada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, program pencegahan stunting akan berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Kesimpulan
Masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia membutuhkan solusi yang lebih serius dan efektif dari pemerintah. Program MBG yang saat ini berjalan belum mampu mengatasi akar masalah kekurangan gizi di masyarakat dan cenderung menjadi proyek populis yang lebih menguntungkan korporasi daripada rakyat. Sistem Khilafah menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan pakar, memastikan kualitas pangan, dan menyediakan dana yang cukup untuk pengurusan rakyat. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, Khilafah dapat menjadi jawaban atas permasalahan stunting yang selama ini belum teratasi dengan baik.[]