BANDA ACEH – Anggota DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang mengusung tagar “Indonesia Gelap” dapat dipahami sebagai akumulasi kekecewaan atas harapan besar para mahasiswa.
Mantan Ketua DPD ini pun mengaku menghormati pikiran dan pendapat para mahasiswa.
Namun, LaNyalla juga mengajak para mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam melakukan koreksi atas apa yang terjadi di Indonesia. Terutama persoalan yang paling fundamental, yaitu Konstitusi Indonesia yang harus diperkuat agar Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan berkepribadian.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI dengan tema “Kembali ke UUD 1945 untuk menjaga Keutuhan NKRI” di Surabaya, beberapa waktu lalu.
“Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semua lini, baik Politik maupun ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal yang memang wataknya predatorik,” kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 28 Februari 2025.
Lanjut dia, setelah Perang Dunia II usai pada Agustus 1945, negara-negara tersebut ternyata tidak berhenti untuk menguasai negara-negara yang baru merdeka dan berkembang, termasuk Indonesia.
Sehingga mereka menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa penjajahan fisik, tanpa harus mengirim tentara tetapi dengan tujuan yang sama melalui paradigma neo-liberalisme. Sehingga negara-negara maju tersebut memprakarsai gerakan untuk melakukan liberalisme di negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang.
“Soekarno-Hatta saat itu menolak karena mereka tahu gerakan liberalisme hanya akan menjadikan Indonesia koloni dalam bentuk lain atas negara-negara kapitalis tersebut. Apalagi para pendiri bangsa saat itu tahu persis bahwa hanya Pancasila, sistem demokrasi khas Indonesia yang dapat mengantarkan bangsa ini berdaulat dan berdikari serta berkepribadian. Tetapi Soekarno akhirnya kalah melawan hegemoni barat tersebut,” jelasnya.
Dan di era Soeharto, imbuhnya, mulailah gerakan Liberalisme ini berkembang. Perlahan tapi pasti, hingga puncaknya mencapai kemenangan saat reformasi. Dimana Undang-Undang Dasar 1945 diubah total hingga 95 persen pada saat Amandemen empat kali di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.
“Sejak reformasi dan Amandemen konstitusi itu, sistem perekonomian Indonesia diserahkan kepada Daulat Pasar. Dan sistem politik Indonesia dijalankan dengan pola one man one vote. Bukan lagi permusyawaratan para hikmat kebijaksanaan,” ujar LaNyalla.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru