BANDA ACEH – Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi.
Laporan pengurangan anggaran itu, kata dia, mestinya diterima dengan makanan senilai Rp 10 ribu. Namun, justru realita yang diterima di lapangan hanya senilai Rp 8 ribu.
Informasi terkait adanya laporan tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3) kemarin.
Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat makin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga justru berdampak terhadap kualitas makanan.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair],” kata Setyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (7/3).
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp 8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelas dia.
Untuk itu, ia menegaskan pihaknya bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring. Setyo menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.
“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini,” tutur dia.
“Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” lanjutnya.
Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.
Tak hanya itu, Setyo turut menyoroti pemberian susu dalam MBG. Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.
KPK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” imbuhnya.
Setyo menyebut, laporan yang diterima KPK itu diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai langkah preventif.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru