Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri Dwifungsi Gaya Baru?

Penulis: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla**

RAPAT Paripurna DPR pada Mei 2024 secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) sebagai usul inisiatif DPR.

Namun, alih-alih menjadi langkah reformasi kepolisian yang transparan dan profesional, RUU ini justru menuai kritik tajam karena berpotensi menjadikan Polri sebagai lembaga “superbody” dengan kewenangan yang tak terkendali.

Sejumlah pasal dalam rancangan tersebut dinilai mengarah pada perluasan kewenangan kepolisian secara berlebihan (excessive power) tanpa disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Ironisnya, RUU ini justru mengabaikan berbagai problem mendasar dalam tubuh Polri, termasuk lemahnya akuntabilitas, maraknya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selama ini kerap terjadi.

Polisi atau Negara dalam Negara?

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara telah lama mengkritisi tren otoritarianisme dalam institusi kepolisian. Data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, terdapat ribuan kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Sepanjang Juli 2020–Juni 2021 saja, tercatat 651 kasus, yang meningkat menjadi 677 kasus pada periode berikutnya.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan kepolisian pun beragam, mulai dari penembakan, penganiayaan, penyiksaan (torture), penangkapan sewenang-wenang (arbitrary arrest), hingga pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

Fakta ini diperkuat oleh laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang mencatat 67 kasus kematian akibat extrajudicial killing sepanjang 2019, serta 130 kasus lainnya yang mencakup kriminalisasi, salah tangkap, hingga intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Data Komnas HAM juga menunjukkan bahwa Polri secara konsisten menjadi institusi negara yang paling banyak dilaporkan terkait pelanggaran HAM.

Pada tahun 2023, tercatat 771 pengaduan terhadap Polri dari total 2.753 kasus yang masuk ke Komnas HAM. Laporan Ombudsman RI dalam empat tahun terakhir pun mengonfirmasi tren serupa, di mana Polri menempati peringkat teratas sebagai lembaga negara dengan laporan maladministrasi tertinggi.

Dengan berbagai catatan hitam tersebut, publik kini mempertanyakan: Apakah RUU Polri ini akan memperbaiki institusi kepolisian atau justru melanggengkan impunitas dan memperkuat dominasi Polri dalam struktur kekuasaan negara?

Kewenangan Tanpa Batas

Salah satu pasal kontroversial dalam RUU Polri adalah Pasal 16 Ayat (1) Huruf (q), yang memberikan Polri kewenangan luas dalam pengawasan ruang siber, termasuk pemblokiran dan pembatasan akses internet.

Banda Aceh

14.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

15.00 WIB

30 °C

Hujan Petir

Aceh Selatan

15.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

15.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Bali

16.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

14.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

15.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jambi

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

15.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

32 °C

Berawan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

34 °C

Hujan Ringan

Lampung

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

30 °C

Cerah

Palu

16.00 WITA

29 °C

Cerah

Pangkal Pinang

15.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Riau

14.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

15.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

15.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

15.00 WIB

25 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

28 °C

Berawan

Kepulauan Riau

15.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jawa Barat

14.00 WIB

23 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Jawa Timur

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)