Sejarah mencatat bahwa pembatasan akses internet pernah digunakan untuk meredam kritik dan aksi protes masyarakat, seperti yang terjadi di Papua pada 2019.
Jika kewenangan ini disahkan tanpa kontrol yang jelas, maka kebebasan berekspresi di era digital berisiko dikekang atas nama “keamanan nasional”
Tidak hanya itu, RUU Polri juga memperluas kewenangan intelijen kepolisian secara drastis. Melalui Pasal 16A, Polri diberikan hak untuk melakukan “penggalangan intelijen,” sebuah tindakan yang bertujuan mempengaruhi individu atau kelompok demi kepentingan tertentu.
Padahal, di negara demokratis, fungsi intelijen umumnya dibatasi pada lembaga khusus seperti BIN atau BAIS.
Sementara itu, Pasal 16B memungkinkan kepolisian melakukan “penangkalan dan pencegahan” terhadap aktivitas yang dianggap mengancam kepentingan nasional—suatu istilah yang multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk membungkam oposisi atau kelompok kritis terhadap pemerintah.
Parahnya lagi, RUU ini juga memberikan kewenangan penyadapan kepada Polri tanpa mekanisme izin pengadilan yang jelas, berbeda dengan KPK yang wajib memperoleh izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan.
Dengan kewenangan sebesar ini, Polri berpotensi menjadi alat Politik yang dapat digunakan untuk mengawasi, mengintimidasi, dan bahkan mengkriminalisasi siapa saja yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan.
Dwifungsi Gaya Baru?
RUU Polri ini juga dikhawatirkan membuka jalan bagi kebangkitan “dwifungsi” dalam institusi keamanan, di mana Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor politik yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan.
Dengan semakin luasnya kewenangan dalam bidang intelijen, pengawasan digital, serta pengendalian kebebasan sipil, Polri dapat dengan mudah dimanfaatkan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, prinsip checks and balances antara lembaga negara harus dijaga agar tidak ada satu institusi pun yang memiliki kekuatan absolut.
Namun, alih-alih merancang mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap Polri, RUU ini justru memperbesar kewenangan tanpa diimbangi dengan kontrol publik yang memadai.
Jika RUU ini disahkan tanpa revisi yang signifikan, maka Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi dengan semakin besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri.
Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang berupaya membangun institusi penegak hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Reformasi Polri yang Sebenarnya
Dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru