UPDATE

IN-DEPTH
IN-DEPTH

Kasus Pagar Laut: Kejagung vs Polri saling Sandera, KPK “Ngintip”

Jika ini yang terjadi maka sebaiknya KPK turun tangan untuk mengatasi para penegak hukum yang coba bermain-main. “Memang rawan dalam kasus pidana, baik pidana umum maupun tipikor. Sulit dihindari ada korupsinya. Jadi tugas masyarakat juga mengawasi, yang jika ada indikasinya lebih baik dilaporkan kepada KPK,” ungkapnya.

Seperti diketahui terkait kasus pagar laut Tangerang dengan tersangka Kades Kohod Arsin dan kawan-kawan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri tetap bersikeras kasusnya domain tindak pidana umum karena terkait pemalsuan dokumen.

Sehingga penyidik tidak memenuhi petunjuk Kejaksaan Agung agar kasus Arsin dkk diusut dan diserahkan kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana (Kortas Tipikor) Polri karena masuk ranah korupsi.

Alasan penyidik seperti disampaikan Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Kamis (24/04/2025) karena kejaksaan inkonsistensi menyikapi kasus pagar laut Tangerang dengan kasus pagar laut Bekasi.

Djuhandani mengatakan dalam kedua kasus pagar laut yang berbeda lokasi penyidik sebenarnya menerapkan sangkaan pasal yang sama kepada para tersangka yaitu diduga melanggar Pasal 263 KUHP terkait dengan pemalsuan dokumen.

Namun, kata Djuhandani, dalam kasus pagar laut Bekasi pihak Kejaksaan Negeri Cikarang malah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dalam jual beli wilayah laut di Desa Babelan Kecamatan Tarumajaya.

Padahal, tuturnya, hasil penyidikan dari penyidik terkait jual beli wilayah laut di Desa Babelan maupun proses pensertifikatan telah terjadi dugaan pemalsuan surat dengan modus yang sama dengan kasus pagar laur di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

“Sehingga hal ini kontradiktif dengan petunjuk JPU (Jaksa Penuntut Umum pada JAM Pidum Kejaksaan Agung) yang menyatakan perkara tersebut (pagar laut Tangerang) dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” katanya.

Dia menuturkan sikap inkonsistensi kejaksaan tersebut yang membuat tim penyidik tetap menjerat para tersangka kasus pagar laut di Tangerang yaitu Arsin dan kawan-kawan dengan Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen.

Adapun tersangka Arsin dan tiga tersangka lain yaitu Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dan dua penerima kuasa yaitu SP dan CE sejak Kamis (24/04/2025) mendapat penangguhan penahanan dari penyidik setelah sempat ditahan selama 60 hari.

Tak masuk logika jika tak ada unsur rasuah

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan bahwa hukum itu nalar, argumentasi, logika. Baru kemudian apa yang tertulis. 

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3 4

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.