Sementara, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai keputusan tersebut sarat kepentingan Politik dan diduga sebagai bentuk balas jasa kepada keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Ada skenario pecah belah dalam KMP (Koalisi Merah Putih) dan penyelamatan dinasti Jokowi. Pulau-pulau yang sebelumnya dimiliki Aceh diperkuat dengan Kepmendagri dimiliki Sumut,” kata Hari, Senin (9/6/2025).
Hari menilai keputusan itu memperlihatkan hubungan politik yang saling menguntungkan antara Mendagri dan lingkaran kekuasaan Jokowi.
Sedangkan, Menteri Tito tak mempersoalkan segala kritik. Dia mengatakan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal. Bagi yang tidak puas, silakan tempuh jalur hukum.
“Kami memahami kalau ada pihak yang tidak puas. Tapi kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke PTUN. Silakan saja,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru