“Dalam konteks ini, memeriksa Bobby bukan hanya soal mencari tahu apakah beliau terlibat langsung. Tetapi juga untuk mengurai sejauh mana kendali, pengawasan, dan relasi kuasa dijalankan dalam pemerintahannya. Publik berhak tahu dan hukum harus dijalankan secara merata,” tegas Edy.
CSI menegaskan KPK harus tetap tegak lurus dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Jangan sampai keberanian menindak hanya berhenti pada pejabat teknis, sementara aktor struktural dilindungi oleh Politik kekuasaan.
“Kami mendesak KPK untuk tidak mandul dalam perkara ini. Jangan berubah menjadi ayam sayur yang kehilangan keberanian saat berhadapan dengan kekuasaan. Apalagi, kasus ini menyentuh lingkar inti dari seorang kepala daerah yang juga menantu mantan Presiden RI,” ujar Edy.
CSI menilai, pemeriksaan terhadap Bobby Nasution menjadi uji integritas lembaga antirasuah sekaligus sinyal moral bahwa pemberantasan korupsi tidak tunduk pada kekuasaan atau garis keturunan. “KPK harus buktikan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, setara di mata hukum. Berani tangkap Bobby Nasution,” pungkasnya. ***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru