BANDA ACEH -Nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan terdakwa Hasto Kristiyanto di persidangan hanya mengambil keterangan saksi yang meringankan dari kader PDIP.
Begitu disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menanggapi pledoi terdakwa Hasto dalam replik yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 14 Juli 2025.
Menurut Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, terdakwa Hasto dan tim penasihat hukum (PJ) menolak pembuktian seluruh unsur pasal dakwaan dalam analisa yuridis surat tuntutan JPU dengan memberikan dalil-dalil yang dikonstruksikan tanpa didukung alat bukti yang cukup dengan menyatakan terdakwa tidak memiliki motif untuk mencegah dan merintangi penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku.
Menurut Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, terdakwa Hasto dan tim penasihat hukum (PJ) menolak pembuktian seluruh unsur pasal dakwaan dalam analisa yuridis surat tuntutan JPU dengan memberikan dalil-dalil yang dikonstruksikan tanpa didukung alat bukti yang cukup dengan menyatakan terdakwa tidak memiliki motif untuk mencegah dan merintangi penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku.
“Maupun seolah-olah tidak pernah melakukan pemberian suap kepada Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU bersama-sama Agustiani Tio Fridelina,” kata Jaksa Wawan.
Selain itu, kata Jaksa Wawan, terdakwa Hasto dalam pledoinya dikonstruksikan seolah-olah sama sekali tidak mengetahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.
Tujuannya supaya Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai pergantian caleg terpilih dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
“Meminta saksi Riezky Aprilia untuk mundur. Melakukan pergantian antarwaktu atau PAW dari saksi Riezky Aprilia kepada Harun Masiku berdasarkan surat DPP PDIP surat nomor 224/X/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP,” jelas Jaksa Wawan.
Jaksa Wawan menilai, pledoi terdakwa dan tim PH disusun hanya berdasarkan keterangan Nurhasan, Kusnadi, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa.
“Karena saksi Nurhasan, saksi Kusnadi, saksi Saeful Bahri dan saksi Donny Tri Istiqomah telah terungkap di persidangan memiliki kedekatan dan sebagai orang kepercayaan terdakwa,” tutur Jaksa Wawan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
