Di atas kertas, angka kemiskinan ekstrem memang turun, tapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah (masih mengadopsi PPP (Purchasing power parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD 2,15 (20.000)/hari).
Progres ini sejatinya semu, sekadar permainan angka dan manipulasi statistik. Namun inilah Kapitalisme, bersembunyi di balik angka guna menutupi ketidakmampuannya mewujudkan yang riil.
Seringkali yang ditampilkan hanyalah pencitraan, seolah para pejabatnya sudah bekerja dengan benar dan penderitaan rakyat sudah hilang. Yang ada, klaim kemiskinan diturunkan itu bukan pada angkanya tapi dari ayah kepada anaknya, secara terstruktur dan tersistem.
Kemiskinan hingga taraf ekstrem tentu akarnya bukan semata dari istilah, namun lebih kepada aturan yang diterapkan, yaitu Kapitalisme, sebuah sistem yang mengatur perekonomian, dengan mengunggulkan modal untuk mengatur sumber-sumber produksi strategis milik rakyat.
Sehingga dampak penerapan sistem ekonomi Kapitalisme justru menciptakan jurang kaya-miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, hanya karena mereka dekat dengan rezim sehingga bebas akses modal maupun peraturan, sementara akses rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit. Ditambah lagi, negara memungut pajak sebagai bagian dari pendapatan negara. Yang ada malah pajak dikemplang, dikorupsi sungguh, rakyat sangatlah menderita.
Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem Kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka, apapun disajikan dalam bentuk angka, termasuk dalam mengukur dan menilai kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara yang biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian juga negara hanya berperan sebagai fasilitator kebijakan pasar bebas. Maka bisa kita lihat, setiap solusi yang ditawarkan pun tak pernah menyentuh akar masalah: sistem ekonomi yang cacat dan menindas. Sangat tidak manusiawi.
Saatnya Terapkan Sistem Islam
Islam sebagai agama yang sempurna, tak hanya mengatur cara ibadah pemeluknya, tapi juga menyangkut urusan bernegara. Ada 7 tujuan Allah memerintahkan membentuk masyarakat Islam dalam sebuah negara, pertama memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keempat, memelihara nasab atau keturunan, kelima memelihara harta, keenam memelihara kehormatan diri dan ketujuh, memelihara keamanan.
Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat—pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan—tanpa syarat apapun.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru