UPDATE

ISLAM
ISLAM

Permainan Angka, Kemiskinan Terus Menjadi Komoditas

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen.

Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode sama, mencapai 23,85 juta orang.

Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota pada Maret 2025 justru bertambah sekitar 220.000 orang. Dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025.

Ekonomi Eko Listiyanto mengingatkan, bahwa angka kemiskinan yang menurun secara keseluruhan tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkap kenaikan itu dipengaruhi oleh jumlah pengangguran dan kenaikan harga pangan.

Ateng mengatakan, “Kita ketahui bahwa laki-laki kan sebagian besar ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan.”

Sedangkan analisa Ateng terkait mengapa angka pengangguran di desa menurun meski harga pangan naik? Hal itu karena nilai tukar petani (NTP) mengalami peningkatan. NTP biasa digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP dinilai baik ketika harga jual produk hasil pertanian cukup untuk menutup biaya produksi dan biaya hidup petani. Ditambah juga adanya peningkatan tenaga kerja di sektor perdagangan dan pertanian.

Lain lagi dengan pendapat Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, ia meragukan data yang dirilis BPS, yang menyatakan angka kemiskinan menurun. Bisa jadi metode pengukuran kemiskinannya yang perlu diperbaharui karena garis kemiskinannya masih menggunakan yang lama.

Garis kemiskinan Rp609.160 per kapita per bulan dinilai Esther “terlalu rendah”. Perbedaannya terlalu jauh dengan upah minimum di tiap provinsi (UMP), di Jakarta dengan nilai Rp5,3 juta, sedangkan yang terendah ada di Jawa Tengah dengan Rp2,16 juta.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Angka tersebut bertambah 2.419 orang dibandingkan per akhir April 2025. Angkanya bisa bertambah jika dihitung hingga akhir Mei 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan di sektor formal, tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua pemutusan kerja muncul dalam data resmi (CNBC Indonesia, 25-7-2025).

Permainan Angka Kapitalisme

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kemiskinan turun, padahal ada banyak PHK di mana-mana namun BPS juga mengubah garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar sekitar Rp20.305 per hari.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.