Apa kata KPK?
KPK membuka peluang memanggil pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penyidikan kasus tersebut. Alasannya jelas, bahwa pada periode 2014–2024, KLHK dipimpin oleh Siti Nurbaya Bakar, sedangkan sejak 2024 jabatan Menteri Kehutanan diemban Raja Juli Antoni.
“Siapa pun yang disebutkan terlibat, baik pejabat maupun pegawai, tentu akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/9/2025).
Adapun KPK sudah memanggil Dida Migfar Ridha (DMR) pada Rabu (17/9/2025). Dida sebelumnya menjabat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari di era Siti Nurbaya, dan kini menjadi Staf Ahli Menteri Raja Juli Antoni bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional.
Menurut Asep, pemanggilan saksi selalu berdasarkan keterangan maupun bukti keterkaitan dengan dugaan tindak pidana. Penyelidikan tidak berhenti pada level anak perusahaan Perhutani, tetapi juga akan ditelusuri kemungkinan aliran dana ke induk perusahaan hingga ke kementerian.
“Perizinan tidak hanya dari Perhutani, tetapi juga lewat kementerian dan pemerintah daerah. Semua ini akan kami susuri,” tegas Asep.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru