Semuanya terkuak setelah Jokowi memerintah. Data bicara, tidak hanya mengobrak-abrik sistem politik, ekonomi, tapi juga hukum dan konstitusi. Semuanya aturan ditabrak sepanjang dirinya memiliki kemauan atau ada kepentingan pribadi. Sumber daya alam pun diobral kepada asing (aseng), sehingga kedaulatan negara benar-benar dipertanyakan kekuatannya. Untuk memperlemah kedaulatan negara RI, Jokowi – dengan mudah – mengeluarkan kebijakan “mempermudah” pemberian visa bebas kepada warga China. Juga, memberikan fasilitas perlindungan hukum dan politik terhadap migran China yang bertopeng tenaga kerja asing (TKA).
Yang sungguh hebat adalah, selama perjalanan politiknya, dia tak pernah mengumandangkan diri sebagai manusia komunis, meski sangat benderang arah ideologinya dan kebijakannya. Apapun kata orang atau publik tentang tuduhan ideologi komunis, Jokowi tak pernah mengakuinya secara eksplisit, meski sejumlah slogannya sarat dengan diksi yang sering dikumandangkan kaum komunis pada era 1963–1965.
Kita harus mencatat, sebagai titisan biologis kedua orang tua komunis, Jokowi telah berhasil merengkuh bumi Pertiwi Indonesia selama satu dasawarsa tanpa kudeta yang bersifat militeristik. Meski kudetanya tanpa mengubah benderanya. Merah Putih masih tetap berkibar. Pancasila juga masih tampak “tegar”, walau “miskin” pengejawantahan nilai-nilai atau krisis implementasi. Keberhasilan ini tampaknya menjadi pendorong kuat libido politiknya: memperpanjang kekuasaannya, meski melalui penjagaan ketat keberadaan politik putranya: Gibran yang kini berhasil digadang menjadi Wakil Presiden RI.
Haruskah Dibiarkan?
Tak bisa disangkal, Jokowi telah banyak membuat kehancuran bangsa dan negara ini. Prabowo yang melanjutkan pemerintahan saat ini tidak hanya harus membenahi warisan kondisi ekonomi, politik, hukum dan sistemnya serta budaya dan alam pikir bangsa ini yang sudah diacak-acak dan rusak berat, tapi juga kerakusan Jokowi yang masih berusaha mengganggu kepentingan nasional.
Maka, kita selaku rakyat dan Prabowo sebagai kepala negara tidak sepantasnya diam. Jokowi dan para anteknya harus di-delete. Tidak hanya dari panggung politik, tapi juga nafasnya sudah saatnya harus diakhiri. Pendekatannya bisa hukum berat yang seberat-beratnya. Atau, memang hukuman mati.
Dan untuk kasus Jokowi yang sudah melampaui batas wajar, kiranya hukuman mati sungguh tepat bagi sang ideolog komunis sejati yang telah berhasil memporakpandakan bangsa dan negeri ini. Jika DN Aidit harus diberondong karena tindakan kebiadabannya terhadap manusia semata, maka Jokowi jauh lebih pantas untuk menerima hukuman yang setimpal. Sebab, pengrusakannya jauh lebih eksplosif: kepentingan anak bangsa dan negara benar-benar dihancurkan. Kejahatan terhadap lingkungan dan sistem bernegara pun sangat benderang. Yang menderita puluhan juta jiwa. Jauh di bawah jumlah yang dilakukan DN Aidit dan kaum PKI pada umumnya kala itu. Monggo dikuantifikasi secara komparatif. Akan muncul rasio yang logis dan proporsional untuk mendera sang ideolog hebat: Jokowi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
