What People Should Do?
Berharap pada Prabowo belum bisa dinanti dengan konkret. Mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad ini – karena selalu mengkalkulasi dalam pijakan science of strategy – maka Prabowo tak akan pernah memberlakukan tindakan vulgar, seperti halnya pasukan Angkatan Darat menghukum tembak pada DN Aidit.
Jika demikian, Prabowo – atas nama cinta rakyat dan negara – perlu memberikan toleransi kepada entitas rakyat yang siap mengambil tindakan hukum eigenrichting. Pendekatannya bukan proses hukum prosedural melalui lembaga pengadilan normal. Tapi, gunakan gaya komunis yang mengadili para jenderal di Lubang Buaya pada 30 September 1965 itu. Sadis memang. Tapi, Jokowi memang layak diperlakukan seperti itu. Mengingat tingkat kejahatannya yang sangat thaghut (melampaui batas).
Pertanyaannya, apakah mudah menangkap seorang Jokowi? Tidak. Dia – seperti halnya DN Aidit – pasti akan melarikan diri dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya, apalagi koleganya para pemilik “istana” di berbagai lokasi, termasuk di luar negeri. Menghadapi makhluk “siluman” ini maka harus muncul gerakan rakyat yang terencana. Yaitu, gerakan nasional memburu Jokowi. Tidak hanya di kediamannya di Solo atau di puterinya di Medan, tapi di manapun dia berada. Hal ini berarti, perlu gerakan nasional pengintaian dan bukan dalam jumlah ratusan orang. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kekuatan bodyguard yang pasti bersenjata.
Yang perlu kita catat, gerakan pengejaran Jokowi – at least – akan berdampak pada pengurangan Jokowi dalam mengganggu pemerintahan Prabowo saat ini. Setidaknya, dia akan menutup diri dari ruang publik. Dia akan terus bersembunyi. Para buzzernya pun akan terkena efek kejut, karena akan menjadi sasaran kemarahan massa di manapun.
Akhirnya, sebagai anak bangsa dan masih sadar mencintai negeri ini, maka gerakan liar Jokowi harus dihentikan. Tentu dengan cara revolusioner. Pemerintah yang idealnya sejalan dengan kehendak rakyat yang sudah lama didzalimi, perlu merespons positif kegerahan rakyat. Jangan dipandang sebaliknya, meski atas nama HAM dan hukum. Jika gerakan rakyat dipersoalkan secara hukum dan HAM, apakah selama ini Jokowi mempertimbagkan hukum dan HAM dan menghormatinya? No. Jadi, impaslah jika tak perlu landasan hukum dan HAM. Bukan balas dendam. Tapi, inilah asas keadilan.
The last but not least, perlu direnungkan bersama, bagi para Jokower atau buzzernya di manapun berada, sudah saatnya harus menghentikan sanjung puja kepada Jokowi, apalagi sebagai insan beragama yang tentu tak pernah mentolerir kejahatannya terhadap rakyat dan negeri ini, apalagi sangat melampaui batas. Sebab, dukungannya semasa pilpres dan atau selama Jokowi menjalankan pemerintahan menjadi amal buruk yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sungguh mengerikan. Sebelum ajal tiba dan menghadapi pertanyaan Allah, sungguh tepat jika bertaubat. Lalu stop for everything demi Jokowi. (*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
