Argumen mengenai efisiensi anggaran negara dan mitigasi konflik sosial di tingkat akar rumput menjadi dasar bagi pihak-pihak yang mendorong revisi mekanisme pemilihan.
Sejarah pilkada langsung
Pilkada secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia resmi digelar pada 2005. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah secara fundamental mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan DPRD menjadi pemilihan langsung oleh pemilih.
UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Aturan ini sekaligus mengakhiri praktik lama pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang berlangsung sejak masa Orde Baru hingga awal Reformasi.
Undang-undang tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Oktober 2004, tidak lama setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-6 RI. Regulasi ini kemudian menjadi landasan hukum pelaksanaan pilkada langsung yang dimulai secara bertahap di berbagai daerah pada 2005.
Sejumlah daerah tercatat sebagai pelaksana Pilkada langsung pertama, antara lain Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Depok, dan Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan Pilkada langsung ini dipandang sebagai tonggak penting demokratisasi di tingkat lokal.
Penerapan pilkada langsung dinilai memperkuat legitimasi politik kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sistem ini juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya biaya politik, politik uang, dan potensi konflik sosial.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru