Kasus dugaan penyadapan ilegal di tubuh Polri bukan sekadar skandal sejumlah jenderal. Adakah “Dewan Jenderal Polisi”, jaringan kekuasaan informal yang mampu mengendalikan sumber daya kepolisian dan memengaruhi Politik nasional? Jika hipotesis ini terbukti, siapa sebenarnya yang mengendalikan Polri: Kapolri, Presiden, atau kekuatan lain di balik institusi?
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri bukan sekadar persoalan penyalahgunaan kewenangan. Perkara ini membuka pertanyaan yang jauh lebih serius: apakah Polri masih sepenuhnya berada di bawah kendali rantai komando formal, atau ada jaringan kekuasaan informal yang mampu menggunakan sumber daya dan instrumen kepolisian untuk kepentingan di luar tugas institusi?
Pertanyaan itu semakin penting ketika sejumlah jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta dua perwira tinggi lainnya ikut terseret. Sementara itu, beberapa pejabat lain masih diperiksa dalam proses penyidikan. Polri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Skala perkara ini sulit dipahami sebagai persoalan individual semata. Dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut melibatkan perwira-perwira tinggi yang memiliki atau pernah memiliki akses ke posisi strategis dan sumber daya institusi. Proses hukum tentu harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, publik juga berhak bertanya bagaimana praktik semacam ini bisa terjadi, siapa yang mengendalikan operasinya, dan sejauh mana kewenangan institusi telah digunakan untuk kepentingan tertentu.
Saya menyebut kemungkinan keberadaan jaringan tersebut sebagai “Dewan Jenderal Polisi”. Istilah ini bukan merujuk pada organisasi formal yang sudah terbukti ada. Ini adalah hipotesis tentang kemungkinan terbentuknya kelompok informal perwira tinggi yang memiliki kepentingan bersama, membangun koordinasi di luar struktur komando, serta mempunyai akses terhadap informasi dan sumber daya institusi untuk memengaruhi keputusan strategis.
Hipotesis itu tidak cukup dibangun dari kedekatan personal atau kesamaan kepentingan sejumlah perwira. Ada beberapa hal yang perlu ditelusuri. Apakah mereka membentuk jaringan dengan loyalitas yang bertahan melampaui pergantian jabatan? Apakah jaringan tersebut memiliki pengaruh terhadap penempatan pejabat, akses informasi, dan pengelolaan sumber daya kepolisian? Adakah instruksi atau koordinasi operasional yang berjalan di luar rantai komando resmi? Dan yang paling penting, apakah jaringan semacam itu memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan politik atau mengintervensi kekuasaan sipil?
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru