-
Hukum bukan alat pelindung perasaan pejabat. Pejabat publik harus memiliki ambang batas kesabaran yang lebih tinggi terhadap kritik karena mereka bekerja menggunakan mandat rakyat.
-
Keadilan tidak boleh dikompromikan dengan stabilitas semu. Stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman adalah bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak.
-
Segera lakukan revisi terbatas atau keluarkan Perppu untuk mencabut pasal-pasal yang mengancam kebebasan sipil sebelum kerusakan terhadap tatanan demokrasi kita menjadi permanen.
Negara ini didirikan dengan debat, kritik, dan gagasan yang tajam. Mematikan kritik berarti mematikan DNA Republik ini sendiri.
Indonesia bukan milik mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, Indonesia adalah milik rakyat yang berhak untuk bicara tanpa rasa takut.
**Tulisan ini adalah refleksi dari keresahan jutaan orang yang kini merasa asing di tanah airnya sendiri karena hukum tak lagi melindungi, melainkan membelenggu.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru