Jokowi menempatkan perkara ini sebagai persoalan institusional yang menyangkut kredibilitas jabatan publik, bukan sekadar konflik antarindividu.
“Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf-memaafkan. Tetapi urusan hukum ya urusan hukum,” katanya.
Sikap ini mencerminkan upaya menjaga marwah kepresidenan agar tidak terus-menerus dibayangi tudingan tanpa forum pembuktian yang sah.
Bagi Jokowi, pengadilan bukan ruang balas dendam, melainkan mekanisme konstitusional untuk mengakhiri polemik secara tuntas.
Ia menilai hanya persidangan yang mampu menghadirkan fakta secara utuh dan mengikat.
“Memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau tidak, saya tidak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini,” jelasnya.
Dalam perspektif hukum, pengadilan menghadirkan saksi ahli, dokumen autentik, serta proses pembuktian yang dapat diuji secara terbuka.
Putusan hakim juga memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga mampu menghentikan spekulasi liar yang kerap berulang dan berpotensi memecah belah publik.
Seorang pengamat hukum tata negara menilai, jalur litigasi justru menjadi bentuk transparansi pejabat publik.
Proses persidangan memberikan kepastian, bukan hanya bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berhak atas kejelasan informasi
Beri Komentar