Ia menjelaskan bahwa dana Rp6 juta per hari tersebut merupakan bentuk apresiasi atau pengganti dari pemerintah atas investasi pribadi yang ia keluarkan untuk membangun fasilitas dapur SPP.
“Para netizen perlu tahu, saya membangun dapur SPP dari tanah kosong seluas hampir 1.000 meter persegi menggunakan uang pribadi senilai Rp3,5 miliar, bukan uang pemerintah,” jelasnya.
Insentif Rp6 juta per hari itu diberikan selama 24 hari kerja per bulan sebagai pengganti investasi selama program berjalan, dan sampai sekarang pun kami belum balik modal,” imbuh Hendrik.
Terkait video joget yang dianggap miring oleh publik, Hendri memohon maaf dan memastikan tidak ada niat sedikit pun untuk melecehkan masyarakat atau merusak citra program MBG.
Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan makanan berkualitas bagi anak bangsa, meski dengan indeks harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Berbekal 19 tahun pengalaman di industri katering dan mengelola empat pabrik, Hendri yakin SPPG Pangoban mampu menyajikan menu MBG dengan “rasa bintang lima, harga kaki lima” tanpa mengurangi hak gizi anak-anak.
Ia bahkan mempertaruhkan posisinya jika terbukti kualitas makanannya buruk.
“Saya jamin tidak ada pengurangan kualitas menu. Jika terbukti kualitas menu saya tidak baik, hari itu juga saya sendiri yang akan mengundurkan diri dari program Bapak Presiden. Saya ingin SPP Pangoban menjadi dapur percontohan yang amanah menuju Indonesia Emas,” tegasnya.
Guna membuktikan transparansi dan kualitas masakannya, Hendri menantang sekaligus mengundang para netizen yang meragukannya untuk hadir ke SPP Pangoban pada Jumat (27/3/2026) mendatang.
Ia akan menggelar acara “Makan Besar” secara gratis, di mana para koki akan mendemonstrasikan dan memasak langsung porsi MBG seharga Rp8.000 hingga Rp10.000 tersebut.
“Silakan teman-teman netizen datang pada hari Jumat tanggal 27 nanti. Kami sambut dengan baik untuk makan gratis bersama. Mari buktikan sendiri bagaimana para mitra mendukung program MBG ini agar menjadi program yang sangat berkualitas,” pungkas Hendri.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru