BANDA ACEH -Tangis Amsal Christy Sitepu, pecah saat menyampaikan kesaksian dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI.
Amsal merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut).
RDPU dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman dan digelar secara hybrid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dan di Sumut, pada Senin, 30 Maret 2026.
Amsal mengaku kebingungan atas kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjeratnya.
“Dan sampai saat ini pun sebenarnya saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan di dalam persidangan itu, saya menemukan bahwa di dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), ditemukan bahwa, markup ditemukan karena ada item yang di nol-kan oleh auditor dan diamini oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam surat tuntutannya,” ujar Amsal melalui Zoom Meeting yang didampingi Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan.
Ia menjelaskan sejumlah komponen pekerjaan kreatif seperti ide, editing, cutting, dubbing, hingga penggunaan mikrofon clip on yang total nilainya Rp5,9 juta justru dianggap nol oleh auditor dan jaksa penuntut umum.
“Itu ada ide, ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip on atau mikrofon 900 ribu, totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor atau JPU,” ungkapnya.
Dengan suara bergetar sambil menangis, Amsal menegaskan dirinya hanya seorang pekerja ekonomi kreatif yang mencari keadilan, bukan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
“Saya hari ini hanya mencari keadilan, saya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan, jika hal ini terjadi, kami adalah anak muda, pekerja ekonomi kreatif indonesia akan takut bekerja sama dengan pemerintah,” katanya.
“Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran, sederhananya saya hanya menjual,” lanjut Amsal.
Ia pun mempertanyakan proses yang menjeratnya. Menurutnya, jika harga yang diajukan dianggap tidak wajar, seharusnya sejak awal ditolak, bukan justru dibayarkan lalu berujung pada proses hukum.
“Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalo tidak sesuai kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan,“ tegas Amsal.
Amsal juga mengungkap bahwa proyek tersebut dikerjakan pada 2020 saat pandemi Covid-19 sebagai upaya bertahan hidup, sekaligus untuk mempromosikan Kabupaten Karo yang ia cintai.
“Saya cinta sekali dengan tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai tanah Karo,” ucapnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
