UPDATE

NASIONAL

Tangis Amsal Sitepu Pecah, Ngaku Diintimidasi hingga Ditawari “Ikuti Alur” Jaksa

Di sisi lain, Amsal pun mengaku pernah mengalami intimidasi oleh oknum jaksa saat berada di rumah tahanan. Ia menyesalkan hal tersebut. 

“Dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini saya pernah mendapatkan intimidasi oleh Jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak brownies cokelat, dengan pesan, dia ngomong langsung kepada saya; di rutan ini, udah ikutin aja alurnya. Gak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu,” bebernya.

Namun ia mengaku menolak tekanan tersebut dan memilih tetap melawan demi keadilan.

“Saya bilang: tidak, Pimpinan! Cukup, tidak ada lagi anak muda yang dikriminalisasi di indonesia. Biarkan, nggak ada lagi Amsal Amsal lain dikriminalisasi. Biar saya menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi. Biarkan saya yang terakhir, Pimpinan,” tegasnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tekanan, Amsal mengaku tidak gentar sama sekali. Ia akan berjuang melawan ketidakadilan yang ia hadapi. 

“Saya bilang saya gak takut, saya nggak salah,” pungkasnya.

Kronologi Kasus Amsal Christy Sitepu

Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu menyita perhatian dan dinilai janggal oleh publik.

Pasalnya, Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland tersebut justru dituntut dua tahun penjara. 

Kasus tersebut bermula pada periode anggaran 2020 hingga 2022, ketika Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil kepada sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Karo.

Melalui perusahaannya, CV Promiseland, ia mengajukan proposal kepada 20 desa di empat kecamatan, yakni Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Dalam proposal tersebut, biaya pembuatan video dipatok sekitar Rp 30 juta per desa.

Persoalan hukum muncul ketika proposal tersebut diduga disusun tidak sesuai kondisi sebenarnya atau mengalami mark up. Dari hasil analisis auditor Inspektorat Kabupaten Karo, biaya pembuatan video dinilai seharusnya sekitar Rp 24,1 juta per desa.

Selisih nilai itulah yang kemudian menjadi dasar dugaan kerugian negara.

Kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, mempertanyakan dasar hitungan tersebut yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Karo atas permintaan jaksa.

Dalam sidang juga terungkap keterlibatan Komdigi Karo dalam perhitungan, namun tidak pernah diperiksa maupun dihadirkan.

“Tapi yang jadi pertanyaan, apakah orang Komdigi ini kredibel? Orang Komdigi tidak pernah diperiksa di penyidikan dan tidak pernah juga dihadirkan di persidangan,” kata Willyam dalam persidangan.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.