Hal itu diwacanakan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada 1992 menjelang konferensi internasional mengenai jalur pelayaran.
Saat itu, Malaysia menyelenggarakan konferensi tersebut menyusul serentetan kecelakaan pelayaran di selat tersebut.
Negara-negara pesisir khawatir bahwa meningkatnya lalu lintas kapal di Selat Malaka dan Singapura dapat menyebabkan kecelakaan serius yang dapat menimbulkan bencana polusi.
Mahathir mengatakan pertemuan itu akan membahas berbagai langkah, termasuk pembayaran oleh pengguna selat untuk meningkatkan peraturan lalu lintas.
Dilaporkan the New York Times, dia mengatakan bahwa “beberapa bentuk pembayaran harus dilakukan kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab menjaga selat tetap terbuka dan mengurangi bahaya terhadap pelayaran.”
Malaysia saat itu berencana mengundang para menteri atau pejabat senior dari Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia, serta perwakilan dari perusahaan pelayaran dan organisasi maritim, untuk menghadiri konferensi keselamatan tersebut.
Mahathir mengatakan Malaysia ingin pertemuan itu diadakan secepat mungkin. “Jika dunia mengklaim ini sebagai jalur perairan internasional, maka dunia harus berkontribusi terhadap pemeliharaannya,” ujarnya.
Banyak pemilik kapal dan pengirim barang yang kemudian menentang upaya memungut pajak atau menerapkan peraturan lalu lintas baru yang dinilai akan memperlambat waktu pengiriman kargo dan meningkatkan biaya.
Selain itu, Singapura sebagai negara yang paling diuntungkan dengan perlintasan Selat Malaka, sebagai pelabuhan utama dan pusat transshipment menolak usulan Mahathir.
Mereka, mewaspadai tindakan yang mungkin mempertanyakan status internasional selat tersebut dan hak lintas bebas.
Sementara Malaysia dan Indonesia sama-sama mendesak dilakukannya pengendalian yang lebih ketat. Namun bukannya memungut pajak, Indonesia saat itu mengusulkan jalur alternatif terkait maraknya kecelakaan.
Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum internasional dan mantan menteri luar negeri Indonesia, saat itu mengatakan bahwa alternatif yang lebih praktis adalah kapal-kapal besar harus menghindari selat Malaka dan Singapura yang relatif dangkal dengan menggunakan Selat Sunda, perairan dalam antara pulau Sumatra dan Jawa di Indonesia.
Sementara demi alasan keamanan, kapal tanker raksasa yang membawa minyak dari Teluk ke Jepang bisa menggunakan selat Lombok dan Makassar, saluran air dalam lainnya yang melewati Indonesia. Pada akhirnya, rencana memungut biaya perlintasan Selat Malaka tak terwujud.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru