Mengapa sejauh ini Selat Malaka tak dipajaki?
Menurut Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan hal ini terkait Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
“Pasal 44 UNCLOS membebankan kewajiban langsung dan jelas terhadap negara-negara yang berbatasan dengan selat internasional tersebut. Izinkan saya mengutip, ‘negara-negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat jalur transit’. Perjanjian ini juga menyatakan ‘tidak akan ada penangguhan perjalanan transit’. Berdasarkan UNCLOS, tidak ada pengecualian untuk keamanan, tidak ada pengecualian untuk lingkungannya, dan tidak ada pengecualian untuk perang,” kata Vivian dalam konferensi pers baru-baru ini.
Baik Indonesia, Singapura, maupun Malaysia adalah negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS.
Sementara di Selat Hormuz, Iran menandatangani namun belum meratifikasi UNCLOS; namun Oman telah meratifikasi kesepakatan itu.
Sementara menantang secara militer kebebasan navigasi di Selat Malaka juga problematis sehubungan kepentingan negara-negara besar di perlintasan itu.
Merujuk Modern Diplomacy, sekitar dua pertiga dari total volume perdagangan China dan lebih dari 83 persen impor minyaknya melewati selat ini setiap tahunnya, dengan sekitar 10 kapal masuk atau keluar setiap jamnya. Sebagian besar pengiriman tersebut terdiri dari bahan bakar fosil dari Timur Tengah dan Afrika.
Sementara Amerika juga memerlukan kebebasan melintas untuk operasi militernya. Saat ini AS menjaga kehadiran logistik dan administratif angkatan laut yang signifikan di Singapura, terutama melalui Naval Support Activity (NSA) Singapura di Sembawang. Didirikan berdasarkan perjanjian pada 1990, kehadiran ini memfasilitasi perbaikan kapal, logistik, dan pemeliharaan Armada ke-7, khususnya di Pangkalan Angkatan Laut Changi.
Sebelum serangan besar-besaran ke Iran pada Februari lalu, Selat Malaka diketahui jadi perlintasan USS Abraham Lincoln yang membawa pesawat tempur disertai puluhan kapal perang menuju Timur Tengah. Belakangan, seiring isu serangan darat, kapal induk USS Tripoli juga melintasi selat itu.
Artinya, dalam kondisi normal penerapan tarif di Selat Malaka terbilang mustahil dilakukan. Kecuali, seperti di Teluk, ada negara yang menyerang negara-negara litoral yang mengelilingi selat itu. Tapi perang tentu harga yang terlalu mahal, untuk mengejar keuntungan dari Selat Malaka.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru