BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet (reshuffle) perdana pada masa pemerintahannya.
Salah satu kejutan besar dalam pengumuman tersebut adalah penunjukan tokoh aktivis buruh senior, Moh. Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Senin (27/4/2026), ini menandai babak baru bagi kementerian tersebut.
Jumhur hadir mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci, didampingi oleh keluarga saat mengambil sumpah jabatan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat tinggi negara.
Jumhur Hidayat dipilih untuk menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang sebelumnya menjabat posisi tersebut sejak awal Kabinet Merah Putih terbentuk.
Pergantian ini disebut-sebut sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk menyuntikkan semangat aktivisme dan pengawasan yang lebih ketat dalam isu lingkungan global.
Dalam pernyataannya usai pelantikan, Jumhur menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan oleh Presiden.
Ia menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar jabatan Politik, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian ekologi Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim.
Penunjukan Jumhur tergolong unik mengingat latar belakangnya yang lebih dikenal sebagai tokoh gerakan buruh.
Saat ini, ia masih tercatat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), salah satu organisasi buruh terbesar di Tanah Air yang sering melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.
Meski lebih akrab dengan isu ketenagakerjaan, Jumhur bukanlah orang baru di lingkungan birokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada masa lampau, yang memberinya bekal pengalaman manajerial di tingkat pusat.
Pengamat Politik menilai langkah Presiden Prabowo merangkul Jumhur adalah upaya untuk merangkul elemen kritis masuk ke dalam pemerintahan.
Kehadiran tokoh pergerakan di pos lingkungan hidup diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Tugas berat kini menanti Jumhur di kantor kementeriannya yang baru.
Salah satu fokus utamanya adalah membenahi sistem pengendalian pencemaran lingkungan serta mempercepat program rehabilitasi hutan yang menjadi prioritas dalam visi “Asta Cita” pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain itu, Jumhur juga diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan. Pengalamannya di lapangan selama puluhan tahun dianggap sebagai modal kuat untuk melakukan pendekatan persuasif namun tegas kepada korporasi pelanggar aturan lingkungan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru