Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai negara harus membuka ruang dialog dan membangun keseimbangan kekuasaan nasional agar seluruh daerah merasa memiliki Republik Indonesia.
“Sebelum terlambat, hendaknya ada dibuat posisi tawar-menawar atau bargaining position, yang harus ditanggapi dengan kepala dingin. Pemerintah pusat harus menangkap sinyal ini secara baik dan bijak,” tuturnya.
Andri kemudian mengingatkan kembali sejarah awal berdirinya Indonesia yang menurutnya dibangun atas semangat keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Ia mencontohkan konsep Dwi Tunggal antara Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai representasi persatuan nasional yang seimbang.
“Kita mestinya kembali pada kondisi sewaktu pertama kali merdeka pada tahun 1945. Ada distribusi kekuasaan yang jelas di mana Soekarno, yang berasal dari Jawa berbagi peran dengan Hatta yang berasal dari Sumatera. Ada Konsep Dwi-Tunggal antara keduanya yang memainkan peranan yang sama pentingnya dalam negara yang baru merdeka itu,” kata mantan Ketua Lembaga Pemikir Politik Humanika itu.
Ia juga mengulas sejarah kepemimpinan nasional yang menurutnya lebih banyak didominasi tokoh-tokoh dari Pulau Jawa. Pada era Soeharto, misalnya, sebagian besar wakil presiden berasal dari Jawa, kecuali Adam Malik dan BJ Habibie. Kondisi serupa, menurutnya, terus berlangsung hingga era reformasi.
Andri menyebut dominasi tersebut lambat laun menimbulkan rasa ketidakadilan politik di luar Jawa, terutama di Sumatera yang memiliki banyak tokoh potensial untuk menjadi pemimpin nasional.
“Ke depan, untuk meredam potensi ‘ingin berpisah dari NKRI’, maka komposisi Jawa luar Jawa itu dibuat dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam Konstitusi atau dalam UU tersendiri. Ini terasa penting sebab begitu banyak potensi orang luar Jawa, terutama Sumatera, untuk menjadi pemimpin. Mereka terhalang muncul karena ‘dominasi’ Jawa yang mayoritas,” jelasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar pada Pemilu Presiden 2029 mendatang, posisi calon wakil presiden wajib diberikan kepada tokoh asal Sumatera sebagai simbol keseimbangan nasional dan upaya meredam potensi disintegrasi bangsa.
“Untuk Pemilu Presiden 2029, tokoh asal Sumatera wajib sebagai cawapres,” tegasnya.
Andri menegaskan, bangsa Indonesia membutuhkan kearifan kolektif agar tidak mengalami perpecahan seperti Yugoslavia yang terpecah menjadi beberapa negara akibat konflik berkepanjangan. Menurutnya, aspirasi separatis sekecil apa pun harus direspons dengan pendekatan kekeluargaan dan dialog, bukan kekerasan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
