Justru menurutnya Jokowi lah yang akan mengkerut karena mesti mengikuti proses sidang yang lama.
Babak Baru: Kejutan P21 dan Sikap Gentle Jokowi
Drama hukum yang menyeret nama-nama beken seperti Roy Suryo dan Dokter Tifa ini sebenarnya sudah bergulir sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada November 2025 lalu.
Di balik perang argumen di media sosial, dinamika di ranah hukum formil justru bergerak sangat dinamis menjelang akhir Mei 2026 ini.
Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa berkas perkara dari klaster dokumen digital forensik ini telah mengalami beberapa kali bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta guna penyesuaian penerapan pasal pidana.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, bahkan memberikan sinyal kuat bahwa status lengkap atau P21 tahap dua akan segera diumumkan. “Biar kita punya surprise,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (22/5/2026).
Menariknya, gertakan sidang akan membutuhkan waktu 25 tahun dari kubu Dokter Tifa langsung disambut dingin pihak Jokowi.
Kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengonfirmasi kabar mengejutkan yang justru dinanti-nanti publik.
Menurut dia, Jokowi menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan siap meruntuhkan seluruh tudingan di hadapan hakim.
“Kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua, dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan,” tegas Yakup, Sabtu (23/5/2026).
Langkah pembuktian langsung oleh Jokowi ini diprediksi akan mematahkan spekulasi berbelit-belit yang dilemparkan kubu tersangka.
Menarik dinanti apakah persidangan ini akan benar-benar menjadi panggung pembuktian sains hukum yang memakan waktu belasan tahun seperti klaim Dokter Tifa, atau justru menjadi antiklimaks yang runtuh seketika, begitu ijazah asli sang mantan presiden dibentangkan di ruang sidang?
Kasus ini bermula ketika Jokowi dan tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025, melaporkan tuduhan ijazah palsu.
Dari enam laporan polisi yang masuk, empat laporan naik status dari penyelidikan ke penyidikan, sedangkan dua laporan lainnya dicabut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya saat itu, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi, mengatakan laporan pertama berasal dari pengaduan langsung Jokowi terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Tiga laporan lainnya berasal dari polres dan kemudian diambil alih Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya karena berkaitan dengan dugaan penghasutan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru