BANDA ACEH — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, mengklaim bahwa dugaan penyimpangan dalam tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya melibatkan dirinya seorang diri.
Ia menyebut terdapat sejumlah “nama besar” yang diduga memiliki peran dalam pengaturan dapur-dapur SPPG.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, yang menegaskan bahwa selama ini kliennya merasa menjadi pihak yang paling disorot dan dituding sebagai aktor utama dalam dugaan praktik jual beli titik dapur MBG.
Menurut Krisna, narasi yang berkembang selama ini seolah menempatkan Sony sebagai sosok yang bertanggung jawab penuh atas berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan dapur program MBG.
Namun, kata dia, Sony memiliki versi cerita yang berbeda dan siap mengungkap pihak-pihak lain yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dapur tersebut.
“Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal, menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi. Diatensi oleh nama-nama besar yang akan beliau sampaikan nanti sendiri,” ujar Krisna sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/6/2026).
Pernyataan itu menambah babak baru dalam polemik tata kelola SPPG yang belakangan menjadi sorotan publik.
Program MBG yang merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat selama ini mengandalkan jaringan dapur SPPG sebagai ujung tombak penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Munculnya dugaan adanya pihak-pihak berpengaruh di balik pengaturan dapur SPPG berpotensi memperluas ruang penyelidikan apabila nantinya informasi yang dimiliki Sony dapat diverifikasi oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang.
Krisna juga mengungkapkan bahwa Sony telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam proses penegakan hukum.
Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kata dia, Sony telah menuangkan niatnya untuk menjadi justice collaborator guna membantu mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Langkah menjadi justice collaborator umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai suatu tindak pidana dan bersedia memberikan keterangan secara terbuka kepada penyidik untuk membantu mengungkap aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam perkara yang sedang ditangani.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja sosok yang dimaksud sebagai “nama-nama besar” oleh Sony.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
