BANDA ACEH – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku masih sering mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari para pejabat untuk meminta bantuan agar anak mereka lolos seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).Hal itu diungkapkan Jenderal Sigit saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Diketahui sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengakui bahwa ada “kuota khusus” agar orang-orang membayar untuk menjadi polisi dalam rekrutmen Polri.
Dofiri, yang pernah menjadi Wakapolri di masa lalu, mengatakan kuota khusus tersebut akan dihapus.
“Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus,” ujar Dofiri di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dofiri menjelaskan, ke depannya, rekrutmen Polri juga akan melibatkan panitia dari eksternal. “Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu,” imbuhnya.
Terpisah, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan, rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung transparan tanpa jalur titipan menjadi salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
“Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud MD, usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Mahfud menyinggung soal proses rekrutmen Akpol yang didominasi anak-anak pejabat, sementara porsi untuk masyarakat hanya sedikit.
Dia mengatakan, Polri juga sudah mengumumkan rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan. “Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar dia.
Berikut fakta penting terkait polemik kuota khusus tersebut:
– Sistem Kuota Khusus Sebelumnya: Terdapat kebijakan pembagian kuota kepada berbagai kepentingan di kepolisian, termasuk hak prerogatif Kapolri, yang seringkali menyebabkan anak pejabat mendominasi kuota tersebut dan membatasi peluang masyarakat umum.
– Temuan Dugaan Transaksi: Penasihat Khusus Presiden, Ahmad Dofiri, juga mengungkap adanya indikasi bahwa kuota khusus ini disalahgunakan dan diduga melibatkan praktik pembayaran atau suap agar calon bisa lolos.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru