Kemenkes mengecam perilaku tersebut dan mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial. BPJS Kesehatan menegaskan peserta aktif berhak memperoleh pelayanan setara tanpa diskriminasi. Ombudsman juga menyoroti potensi maladministrasi.
Semua bergerak. Sayangnya, semuanya bergerak setelah Yurizal pergi.
Inilah ironi paling pahit. Yurizal tidak menyebut rumah sakit karena takut diskriminasi akibat BPJS. Namun diskriminasi justru datang melalui orang-orang seharusnya menjadi bagian dari sistem penyembuhan.
BPJS bukan kartu kelas dua. Pasien bukan karung tinju. Kemiskinan bukan dosa. Profesi kesehatan bukan lisensi untuk kehilangan empati.
Dokter dan nakes memang manusia. Bisa lelah, stres, jenuh, bahkan marah. Tetapi pasien juga manusia. Mereka datang bukan untuk dihina, melainkan untuk ditolong.
Kasus Yurizal harus menjadi tamparan keras. Pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan obat, infus, kamar, dan alat canggih. Ia membutuhkan sesuatu yang tidak dijual di apotek, kemanusiaan.
Kita tidak bisa mengembalikan Yurizal. Tetapi kita bisa memastikan keluhannya tidak mati bersamanya. Sebab suatu hari nanti, semua manusia akan mendapat nomor antrean yang sama. Namanya kematian. Semoga ketika giliran kita tiba, di samping kita masih ada manusia. Bukan monster yang memegang keyboard.
(Mantan Wartawan)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru