BANDA ACEH, ACEH TAMIANG – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Aliansi Masyarakat Menggugat Semadam (AM2S) menggelar aksi damai di kantor operasional PT Semadam, Desa Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Senin (17/8/2026).
Aksi yang diwarnai pengibaran bendera Merah Putih tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan aspirasi terkait keberadaan perusahaan yang dinilai memicu persoalan hukum, lingkungan, dan sosial di tengah masyarakat.
Advertisements
Koordinator AM2S, Muhammad Fauzi, menegaskan tuntutan utama mereka adalah penghentian seluruh aktivitas operasional PT Semadam. Tuntutan itu didasari klaim bahwa masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan telah berakhir sejak 2020 dan 2021, namun hingga kini perusahaan masih beroperasi, memanen, dan menjual hasil kelapa sawit.
“HGU sudah lewat batas waktunya. Atas dasar hukum apa perusahaan masih berjalan? Pemerintah harus menjawab ini secara terbuka. Jangan ada pembiaran. Hukum berlaku sama bagi semua, tak boleh ada standar ganda,” ujar Fauzi, Senin (17/8/2026).
Advertisements
Peserta aksi lainnya, Irfan Maulana, menyoroti status hukum perusahaan yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kasus tersebut berkaitan dengan pembukaan lahan sekitar 25 hektare yang dinilai tidak menerapkan prinsip konservasi dan disebut berkaitan dengan memburuknya dampak banjir bandang di wilayah tersebut.
Atas hal itu, AM2S mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tidak berhenti pada penetapan tersangka.
“Bila syarat hukum terpenuhi, segera lakukan penyegelan, penyitaan barang bukti, hingga pemblokiran aset. Jangan sampai proses hukum berjalan, tetapi aset justru dialihkan, disembunyikan, atau dihilangkan,” ujar Irfan.
Aliansi tersebut juga mempertanyakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dinilai belum sebanding dengan dampak yang diterima warga, terutama ketika bencana melanda Desa Tanjung Gelumpang, Sekumur, dan sekitarnya.
“Perusahaan tak boleh hadir saat mengambil untung, lalu hilang saat kami tertimpa musibah. Tanggung jawab itu kewajiban, bukan pilihan,” tegas Fauzi.
Secara khusus, AM2S meminta Bupati Aceh Tamiang, BPN Aceh Tamiang, Kanwil BPN Aceh, Gubernur Aceh, Menteri ATR/BPN RI, hingga Presiden Prabowo Subianto menahan proses perpanjangan HGU PT Semadam sampai seluruh persoalan hukum, lingkungan, dan kewajiban kepada masyarakat diselesaikan secara transparan dan sesuai aturan.
“Jangan perpanjang izin saat masalah belum tuntas. Pemerintah harus berdiri tegak di atas hukum dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan perusahaan,” kata Fauzi.



















































































































Komentar Terbaru