Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat

BANDA ACEH – Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh pada 2026 mencapai sekitar Rp25,65 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sebanyak 92 persen berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara sisanya dikelola Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Dengan demikian, sekitar Rp24 triliun berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat yang tersebar pada 23 kementerian/lembaga. Sementara itu, Rp1,652 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui skema TKD.

Rincian anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi pelaksanaan rehab-rekon di Aceh melalui anggaran TKD 2026.

Pertemuan berlangsung di Gedung Pusdalops BPBA, Selasa (8/9/2026). Pertemuan dihadiri Plt Sekda Aceh Taufik, Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, sejumlah kepala SKPA terkait, serta pimpinan balai dan kantor perwakilan kementerian yang membidangi pekerjaan umum, pertanian, serta perumahan dan kawasan permukiman.

Plt Sekda Aceh Taufik mengatakan Pemerintah Aceh akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memperlancar percepatan realisasi anggaran yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota.

“Komunikasi itu penting, karena kalau kita tidak mendapatkan pendataan yang akurat, maka kita tidak dapat bergerak,” kata Taufik.

Selain memperkuat koordinasi terkait anggaran, Taufik mengatakan Pemerintah Aceh akan membuka posko bersama sebagai pusat informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan rehab-rekon.

Menurut dia, keberadaan posko tersebut diperlukan karena masih banyak informasi mengenai penanganan pascabencana yang belum tersampaikan kepada masyarakat.

Sebaran Anggaran Rehab-Rekon

Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza mengatakan porsi anggaran rehab-rekon pascabencana terbesar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yakni mencapai 92 persen.

Ia menjelaskan, dari Rp1,652 triliun atau sekitar 8 persen anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sekitar Rp824 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Aceh. Sementara sekitar Rp827 miliar berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Selain anggaran TKD, terdapat pula bantuan keuangan dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk Aceh sebesar Rp285 miliar.

Sementara itu, dari total Rp24 triliun anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan ditetapkan dalam Rencana Induk (Renduk) Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026, hingga 4 September 2026 baru sekitar Rp18 triliun yang teridentifikasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga.

Masih terdapat selisih sekitar Rp5,5 triliun yang mencakup 1.161 kegiatan yang belum teridentifikasi dalam DIPA.

Karena itu, Pemerintah Aceh mendorong percepatan desk, penyelesaian, dan verifikasi data oleh kementerian/lembaga agar anggaran tersebut dapat segera masuk ke dalam DIPA.

“Perlu percepatan desk, penyelesaian dan verifikasi data oleh kementerian/lembaga agar anggaran tersebut bisa segera masuk dalam DIPA dan penanganan rehab-rekon di Aceh dapat berjalan optimal,” ujar Robby.

Pemerintah Aceh berharap seluruh anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga pelaksanaan rehab-rekon pascabencana di Aceh berjalan optimal.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kemendagri, Imran, mengakui anggaran rehab-rekon yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke kementerian/lembaga yang menangani penanganan bencana.

“Harapannya melalui APBN Perubahan, anggaran tersebut bisa terpenuhi semuanya,” kata Imran.

Dalam pertemuan tersebut, Imran juga menyoroti realisasi anggaran TKD di Aceh, baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, yang dinilai masih rendah.

Pemerintah daerah diminta mempercepat penyerapan anggaran agar program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.Saya juga membetulkan beberapa bagian seperti “92 % (persen)” menjadi “92 persen”, “utuk” menjadi “untuk”, serta merapikan pengulangan frasa dan transisi antarapagraf agar lebih mengalir.[]

Banda Aceh

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Aceh Selatan

14.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

27 °C

Cerah

Bali

14.00 WITA

33 °C

Cerah Berawan

Banten

14.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

14.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

30 °C

Cerah

Jambi

14.00 WIB

32 °C

Cerah

Kalimantan Barat

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

28 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

15.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Lampung

14.00 WIB

30 °C

Cerah

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

26 °C

Cerah

Palu

14.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Riau

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Sumatera Selatan

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Sumatera Utara

14.00 WIB

32 °C

Cerah

Sumatera Barat

13.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Kepulauan Riau

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jawa Barat

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Jawa Timur

14.00 WIB

35 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)