“Malah menurut saya itu disengaja, dilempar aja kan Anda tidak akan diapa-apakan. Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan,” kata Mahfud.
Ia menilai kontroversi semacam itu justru dapat meningkatkan eksposur politik Jokowi dan PSI.
“Kan PSI harus Budi Arie tidak boleh bawa-bawa ini gitu. PSI mungkin benar mengatakan, tapi ada yang ngatur itu. Biar PSI marah pada dia kan tidak akan diapa-apakan oleh hukum,” ujarnya.
Namun, sorotan politik tersebut belum berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas PSI.
Survei Parameter Politik Indonesia yang dipimpin Adi Prayitno mencatat elektabilitas PSI berada di angka 2,6 persen. Angka tersebut disebut masih berada di kisaran perolehan PSI pada pemilu sebelumnya.
Survei yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 itu juga mengukur sejauh mana publik mengetahui aktivitas politik Jokowi yang dikaitkan dengan upaya membesarkan PSI.
Hasilnya, 37,1 persen responden mengaku mengetahui Jokowi melakukan safari politik untuk membesarkan PSI. Sebaliknya, 62,9 persen responden menyatakan tidak mengetahui aktivitas tersebut.
Dari kelompok yang mengetahui safari politik Jokowi, sekitar 13 persen menyatakan tertarik bergabung dengan PSI.
“Dari masyarakat yang menyatakan tahu kalau Jokowi itu blusukan dan bekerja untuk PSI, kira-kira begitu, ada sekitar kurang lebih 13,0% yang menyatakan tertarik untuk bergabung dengan PSI,” ujar Adi.
Namun, Adi menegaskan angka tersebut belum dapat dianggap sebagai basis suara pasti bagi PSI.
“Intinya ada potensi. Tapi ingat namanya potensi itu ya bisa menjadi bagian dari PSI atau tidak menjadi bagian dari PSI. Sangat tergantung dengan kerja-kerja politik yang akan dilakukan oleh PSI di masa-masa yang akan datang,” jelasnya.
Dalam survei yang sama, 34,8 persen responden menyatakan tidak tertarik memilih PSI, 28,1 persen bersikap biasa saja, sementara 24,2 persen tidak memberikan jawaban.
Gambaran berbeda muncul dari survei SMRC yang menempatkan elektabilitas PSI di angka 4,1 persen, bahkan disebut melampaui PAN dan PPP.
Perbedaan hasil tersebut kemudian mendapat sorotan dari Direktur ABC Riset & Consulting Erizal.
“Satu di antara dua orang polster yang masih layak dipertimbangkan hasil survei dan analisis politiknya, selain Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia adalah Adi Prayitno, Parameter Politik,” kata Erizal.
Erizal menilai, jika merujuk hasil survei Parameter Politik Indonesia, aktivitas politik Jokowi belum menghasilkan lonjakan preferensi pemilih yang signifikan untuk PSI.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru