Dalam konteks Danantara, Mulyanto menilai prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting mengingat besarnya aset dan kewenangan pengelolaan investasi yang berada dalam lingkup lembaga tersebut.
Karena itu, ia meminta agar pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian Danantara Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dituntaskan secara independen dan menyeluruh, serta hasilnya disampaikan secara transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Lembaga dengan karakter superbody seperti Danantara membutuhkan standar transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang juga ekstra. Semakin besar kewenangan dan aset yang dikelola, semakin tinggi pula tuntutan pertanggungjawaban publiknya,” jelas Mulyanto.
Ia berharap reformasi hukum antikorupsi dan penguatan tata kelola Danantara dapat berjalan secara sinergis. Kepastian hukum diperlukan agar pengelola investasi negara dapat bekerja profesional, berani mengambil keputusan, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Namun, semua itu harus ditopang oleh keterbukaan informasi, audit yang kredibel, pengendalian internal yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Danantara mengemban harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kepercayaan publik harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Kekayaan negara harus dikelola secara profesional, diawasi secara ketat, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Mulyanto.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru