UPDATE

NASIONAL

Prabowo-Gibran-Jokowi dan Potensi Retaknya Dukungan Partai

Kini Demokrat berada dalam pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya, apakah pengalaman politik masa lalu tersebut akan memengaruhi sikap Demokrat ketika Prabowo menghadapi persoalan Gibran?

Demokrat mungkin tetap menjaga stabilitas koalisi. Namun, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo tidak harus berarti pembelaan tanpa syarat terhadap seluruh kepentingan politik Jokowi.

NasDem: Berbeda Arah Politik pada Akhir Pemerintahan Jokowi

Hubungan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dengan Jokowi juga mengalami dinamika. Nasdem pernah menjadi salah satu pendukung utama pemerintahan Jokowi. 

Namun, ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2022, arah politik partai tersebut mulai berbeda dengan konfigurasi politik yang dikehendaki Jokowi.

Nasdem kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa Surya Paloh memiliki kalkulasi politik sendiri dan tidak selalu mengikuti arah politik Jokowi.

Meskipun Nasdem tetap memiliki hubungan dengan pemerintahan hingga akhir periode Jokowi, perbedaan pilihan politik dalam Pilpres 2024 menjadi catatan penting.

Dalam pemerintahan Prabowo, Nasdem kembali berada dalam koalisi. Namun, loyalitas Nasdem kepada pemerintahan Prabowo tidak identik dengan kewajiban mempertahankan kepentingan politik keluarga Jokowi.

PKB: Berbelok dari Konfigurasi Politik Jokowi pada Pilpres 2024

PKB merupakan partai yang pernah menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Jokowi selama dua periode. Namun, pada Pilpres 2024, PKB melalui Muhaimin Iskandar memilih bergabung dengan Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan.

Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa PKB memiliki kepentingan politik dan agenda kepemimpinan sendiri, meskipun sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Karena itu, hubungan PKB dengan Prabowo harus dilihat sebagai hubungan politik baru, bukan kelanjutan otomatis dari hubungan politik PKB dengan Jokowi.

PKB dapat mendukung pemerintahan Prabowo sekaligus memiliki ruang untuk bersikap kritis terhadap persoalan yang menyangkut wakil presiden Gibran.

PKS: Konsisten Berada di Luar Pemerintahan Jokowi

PKS memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi pada dua periode pemerintahan Jokowi, 2014?”2019 dan 2019-2024.

PKS pernah menjadi bagian dari koalisi pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Dalam dua periode tersebut, PKS berada di luar pemerintahan Jokowi dan menjalankan fungsi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3 4 5
Story Terbaru
MEMUAT STORY...

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.