Jika Prabowo terlalu mengidentikkan pemerintahannya dengan kepentingan politik Jokowi, muncul kemungkinan sebagian partai mengambil jarak dari konfigurasi tersebut.
Sebaliknya, apabila Prabowo memperlihatkan independensi kepresidenan, hubungan dengan partai-partai dapat dibangun berdasarkan agenda pemerintahan, bukan loyalitas kepada mantan presiden.
Risikonya bukan hanya persoalan koalisi. Ketika dukungan politik di parlemen mengalami perubahan, agenda legislasi, pengawasan pemerintah, dan stabilitas pengambilan keputusan juga dapat terpengaruh.
Dalam konteks keamanan nasional, ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi pemerintah terhadap agenda pertahanan, ekonomi, dan stabilitas nasional.
Namun, kritik partai terhadap pemerintah tidak otomatis menjadi ancaman keamanan. Dalam demokrasi, perbedaan politik dan pengawasan parlemen justru merupakan bagian dari mekanisme checks and balances.
Ujian Kemandirian Kepemimpinan Prabowo
Kasus Gibran menjadi ujian tersendiri bagi Prabowo. Ia harus menentukan batas antara hubungan politik masa lalu dengan tanggung jawab konstitusional sebagai Presiden.
Jokowi memang mempunyai peran dalam konfigurasi politik yang mengantarkan Prabowo-Gibran ke pemerintahan. Namun, setelah dilantik, Prabowo memegang mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar penerus kepentingan politik mantan presiden.
PDIP pernah memecat Jokowi dan Gibran. Demokrat pernah mengalami konflik KLB yang melibatkan Moeldoko ketika menjabat KSP. Nasdem mengambil jalur politik berbeda dengan mendukung Anies. PKB meninggalkan konfigurasi politik pendukung Jokowi dalam Pilpres 2024. Sementara PKS selama sepuluh tahun berada di luar pemerintahan Jokowi.
Sejarah hubungan tersebut menjadi faktor yang patut diperhitungkan dalam membaca dinamika koalisi Prabowo.
Pertanyaan mendasarnya: apakah Prabowo akan terus mempertahankan konfigurasi politik yang dibangun bersama Jokowi pada Pilpres 2024, atau mulai membangun kepresidenan yang lebih independen dengan menjadikan konstitusi sebagai pijakan utama?
Prabowo tidak harus berkonflik dengan Jokowi. Namun, ia juga tidak boleh membiarkan hubungan politik masa lalu membatasi tanggung jawab konstitusionalnya.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan politik Gibran atau hubungan Prabowo dengan Jokowi, melainkan independensi kepresidenan, kredibilitas konstitusi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Prabowo kini berada di persimpangan: mempertahankan kesinambungan politik Jokowi atau menegaskan bahwa kekuasaan Presiden Republik Indonesia harus berdiri di atas kepentingan politik siapa pun.rmol.id
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
