Penguatan sinergi dengan Kejati Aceh juga dipandang sebagai bagian penting dalam membangun komunikasi yang konstruktif, terutama menyangkut berbagai aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga di Aceh.
Dalam kaitan itu, Wali Nanggroe menaruh perhatian pada pentingnya harmonisasi regulasi agar pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh memiliki landasan hukum yang jelas, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta tetap berada dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Wali Nanggroe menekankan bahwa pembangunan Aceh tidak hanya bertumpu pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pelestarian adat, budaya, nilai-nilai sejarah, serta penguatan persatuan masyarakat Aceh.
Komunikasi yang baik antara Lembaga Wali Nanggroe dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat kepercayaan antarlembaga, serta mendukung pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
Turut mendampingi Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut, Staf Khusus Mohammad Raviq, anggota Majelis Tuha Peut Sulaiman Abda, serta Katibul Wali Abdullah Hasbullah.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru