“Jangan hanya mengungkap siapa yang menyadap. Ungkap juga siapa yang menikmati hasil sadapan. Siapa yang menggunakan informasi tersebut dan untuk kepentingan siapa? Inilah yang harus menjadi perhatian utama penyidikan,” ujar Rihat.
Pasal Makar
PAPD juga meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya tindak pidana terhadap keamanan negara apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya tujuan dan tindakan yang memenuhi unsur makar sebagaimana diatur dalam KUHP.
Namun, penerapan pasal makar harus berdasarkan bukti dan pemenuhan unsur pidana, bukan sekadar dugaan atau asumsi.
Apabila ditemukan keterlibatan pihak-pihak yang secara terorganisasi berupaya merusak tatanan konstitusional atau mengancam keamanan negara, seluruh pihak tersebut harus diproses sesuai hukum.
“Jangan ada kompromi terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan terhadap negara. Hukum harus ditegakkan secara transparan dan tanpa pandang bulu,” kata Rihat.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru