JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya kewajiban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Klarifikasi tersebut dikutip pada (9/11/2026) melalui siaran pers BGN, menyusul penyesuaian kebutuhan tenaga dan biaya operasional dapur.
BGN menyebut jumlah relawan dapat disesuaikan berdasarkan banyaknya penerima manfaat yang dilayani setiap dapur, bukan melalui kewajiban pengurangan pekerja.
BGN Bantah PHK Massal Relawan SPPG
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah meminta mitra dapur mengurangi jumlah relawan.
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan,” kata Tysa dalam siaran pers BGN.
BGN memberikan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan kapasitas pelayanan, dengan batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Dalam acuan tersebut, dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat dapat menggunakan perhitungan 47 relawan per hari.
Sementara itu, dapur dengan 2.500–2.999 penerima manfaat memiliki acuan 42 relawan, sedangkan kapasitas 2.000–2.499 penerima manfaat sebanyak 33 relawan.
Untuk dapur yang melayani 1.500–1.999 penerima manfaat, acuannya 24 relawan, sedangkan kapasitas 1.000–1.499 penerima manfaat sebanyak 15 relawan.
BGN menegaskan angka tersebut bukan batas maksimal jumlah relawan, melainkan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga sesuai skala pelayanan.
Mitra SPPG juga dapat menerapkan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja agar kebutuhan tenaga disesuaikan dengan pelayanan harian.
“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan,” ujar Tysa.
Transformasi MBG 2.0 Fokus Efisiensi Anggaran
Kebijakan penyesuaian tersebut berjalan di tengah transformasi MBG 2.0 yang dipimpin Kepala BGN Sudaryono.
Dalam siaran pers pada Kamis, 29 Oktober 2026, BGN menyebut transformasi diarahkan pada pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola, pengawasan, transparansi, dan kolaborasi.
BGN mencatat efisiensi dan pengembalian anggaran mencapai Rp44 triliun selama 100 hari kerja kepemimpinan Sudaryono.
Angka tersebut terdiri atas efisiensi anggaran BGN Rp38 triliun, insentif yayasan Rp2,5 triliun, operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account sekitar Rp500 miliar.
Dalam periode yang sama, BGN mencatat sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif terlibat dalam pelaksanaan program MBG. (*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru