Din mengakui, sebelumnya dirinya termasuk pihak yang skeptis dan pesimistis terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan mandat pemerintahan hingga 2029.
Sikap tersebut, menurutnya, dilatarbelakangi oleh proses pembusukan politik dari dalam pemerintahan yang melibatkan sejumlah pembantu presiden.
Ia mencontohkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) yang dinilainya kerap menimbulkan persoalan atau malapraktik. Selain itu, komunikasi politik dengan kalangan elite juga dianggap masih buruk.
Situasi tersebut, lanjut Din, semakin diperburuk oleh kebijakan luar negeri yang dinilainya bertentangan dengan aspirasi mayoritas umat Islam, serta persoalan dugaan penyadapan yang melibatkan bawahannya.
“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo mengalami defisit, karena banyak yang berhenti pada kata-kata dan tidak berlanjut pada perbuatan nyata. Hal itu lebih disebabkan eselon pelaksana yang tidak cukup responsif dalam menerjemahkan pikiran Presiden,” tandasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru