Ia menegaskan, apabila jalur yang ditempuh adalah pemakzulan, prosesnya harus diselesaikan melalui tahapan yang ditentukan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
“Selama belum ada keputusan MPR mengenai pemakzulan Gibran sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B, jangan mendahului dengan proses penggantian Wakil Presiden. Konstitusi harus dijalankan secara utuh,” ujarnya.
Amir kemudian mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menjalankan prinsip siratul mustaqim dan melaksanakan undang-undang secara sungguh-sungguh.
Menurut Amir, komitmen tersebut harus dibuktikan dalam praktik penyelenggaraan negara, termasuk ketika menghadapi persoalan politik yang menyangkut jabatan Wakil Presiden.
“Jangan hanya karena ada kepentingan politik tertentu, lalu konstitusi kita abaikan. Saya kira demikian,” katanya.
Menurut Amir, konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Jangan sampai karena ada kepentingan kekuasaan, aturan konstitusi justru dibalikkan. Negara ini harus berjalan berdasarkan undang-undang,” pungkasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru