BANDA ACEH – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata melalui manuver Politik.Menurut Amir, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada DPR maupun Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses pemakzulan yang selama ini disuarakan masyarakat.
Ia mengingatkan DPR dan MPR agar tidak membalikkan prinsip konstitusi hanya karena adanya dinamika politik di sekitar pengunduran diri Gibran.
“Surat pengunduran diri Gibran itu masalah konstitusi, bukan masalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola kekuasaan, MPR jangan membalikkan konstitusi,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, penyampaian surat pengunduran diri tersebut merupakan sikap dan langkah politik yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara.
Amir berpandangan, persoalan pengunduran diri tidak boleh secara otomatis menghapus tuntutan masyarakat agar DPR menjalankan kewenangannya dalam proses pemberhentian Wakil Presiden.
Menurut dia, DPR harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
“Apapun alasannya, persoalan Gibran harus diproses secara konstitusional. DPR dan MPR harus menjalankan kewenangan mereka sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945,” tegasnya.
Amir juga mengaitkan polemik jabatan Gibran dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik.
Menurut dia, berbagai persoalan hukum terkait persyaratan dan legitimasi jabatan Wakil Presiden harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga negara.
Ia menilai DPR tidak boleh mengabaikan tuntutan masyarakat untuk menguji persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Karena itu, menurut Amir, proses pemakzulan yang disuarakan masyarakat harus diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai kewenangannya.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik maupun pernyataan pihak tertentu. Harus ada mekanisme hukum dan pembuktian sebagaimana ditentukan konstitusi.
Amir juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tidak mendahului penyelesaian persoalan status jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, sebelum ada kepastian hukum mengenai status jabatan tersebut, DPR dan MPR harus berhati-hati dalam mengambil langkah politik maupun kelembagaan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru