BANDA ACEH – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak pernah mengusulkan Ketua Umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. PKB menegaskan, pengusulan calon Wakil Presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, Sabtu (14/11/2026). Dia menyebut, sejak awal PKB lebih berfokus pada persoalan hukum dan konstitusi, termasuk polemik ijazah yang berkaitan dengan Gibran.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal Hak Angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Khozin menjelaskan, PKB selama ini menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pijakan dalam mengambil langkah Politik di parlemen. Menurutnya, sikap tersebut bertujuan mengakhiri polemik ijazah dan mengedepankan supremasi konstitusi.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata Khozin.
Dia berharap Presiden Prabowo dan MPR segera menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Langkah tersebut, menurutnya, perlu mengacu pada UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Khozin menilai penyelesaian polemik tersebut penting agar pemerintahan Prabowo dapat kembali berfokus menjalankan program-program kerakyatan dan mempercepat pencapaian Asta Cita.
“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” tutur Khozin.
Lebih lanjut, Khozin kembali menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan di internal PKB mengenai kemungkinan Cak Imin mengisi posisi wakil presiden. Dia mengatakan, partainya justru lebih memprioritaskan penyelesaian polemik ijazah agar pemerintah bisa menjalankan programnya secara optimal.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” ucapnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru