“Sangat mungkin ada kaitannya. Tapi ini kan semua harus kita usut lagi,” ujarnya.
Bagi Ryaas, persoalan ini bukan hanya menyangkut mantan Kapolri, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran mengenai dugaan operasi penyadapan yang menyeret institusi negara dan lingkaran kekuasaan.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menutup perkara dengan membatasi pertanggungjawaban hanya kepada satu orang, sementara kemungkinan adanya aktor lain belum diperiksa secara terbuka.
“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” katanya.
Ryaas juga mengingatkan bahwa publik tidak serta-merta akan menerima kesimpulan resmi apabila penjelasan yang diberikan tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa yang memerintahkan dan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan itu dilakukan.
Kami memakai cookie agar situs berjalan dan aman, untuk statistik pembaca, dan untuk menayangkan iklan. Anda dapat menerima semuanya atau hanya cookie penting. Baca Kebijakan Cookie
Komentar Terbaru