Aceh Tak Punya Agenda

Oleh: J. Kamal Farza¹

Angka yang seharusnya membuat elite Aceh sulit tidur: 12,34 persen.

ITULAH persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2026. Jumlahnya sekitar 713,78 ribu orang, bertambah sekitar 10,40 ribu orang dibandingkan September 2025. Kemiskinan di perdesaan mencapai 14,66 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 8,27 persen. Aceh pun masih menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh)

Ada sedikit perubahan data yang perlu kita catat. Pada September 2025, ketika tingkat kemiskinan Aceh berada di angka 12,22 persen, Aceh memang berada di peringkat ke-10 nasional berdasarkan persentase penduduk miskin. Namun berdasarkan data Maret 2026, angka Aceh meningkat menjadi 12,34 persen dan, jika provinsi diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinannya, Aceh berada di sekitar peringkat ke-9 nasional. Jadi, persoalannya bukan semakin ringan. (Databoks)

Tetapi masalah Aceh sesungguhnya bukan pada peringkat sembilan atau sepuluh.

Persoalannya adalah: mengapa kita betah berada di sana?

Mengapa sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam, laut yang luas, lahan pertanian, perkebunan, hasil bumi, posisi geografis yang strategis, kekhususan politik, kewenangan yang berbeda dari banyak provinsi lain, serta menerima Dana Otonomi Khusus, masih terus berkutat dengan kemiskinan yang tinggi? Lebih dari itu, mengapa keadaan ini tidak berubah menjadi suatu kegelisahan kolektif yang luar biasa? Bagi saya, jawabannya sederhana sekaligus pahit: Aceh tak punya agenda.

Yang saya maksud tentu bukan bahwa Aceh tidak mempunyai RPJM, RKPA, APBA, Musrenbang, program dinas, seminar, rapat koordinasi atau dokumen pembangunan. Pemerintah Aceh bahkan telah menetapkan arah pembangunan 2025–2029 dan menargetkan kemiskinan turun dari sekitar 12 persen menjadi kisaran 6–7 persen pada 2029. Secara administratif, agenda itu ada. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH)

Tetapi agenda administratif tidak selalu sama dengan agenda politik dan agenda sosial. Agenda yang saya maksud adalah satu persoalan besar yang disepakati seluruh Aceh sebagai musuh bersama, dikerjakan terus-menerus melampaui pergantian pejabat, dibicarakan setiap hari, diterjemahkan dalam anggaran, dipantau hasilnya, dan setiap pemimpin bersedia diukur keberhasilannya berdasarkan persoalan tersebut. Dan agenda itu seharusnya adalah: mengeluarkan Aceh dari kemiskinan.

Satu Dasawarsa Tanpa Kita Bertanya

Mari melihat perjalanan satu decade, pada Maret 2016, tingkat kemiskinan Aceh tercatat 16,73 persen. Tahun 2017 menjadi 16,89 persen. Tahun 2018 turun menjadi 15,97 persen. Maret 2019 sekitar 15,32 persen, tahun 2020 sebesar 14,99 persen, dan Maret 2021 kembali meningkat menjadi 15,33 persen. Selanjutnya turun menjadi 14,64 persen pada 2022, 14,45 persen pada 2023, 14,23 persen pada 2024, dan 12,33 persen pada Maret 2025. Pada September 2025 sempat turun lagi menjadi 12,22 persen, tetapi Maret 2026 kembali naik menjadi 12,34 persen. (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh)

Angka tersebut menunjukkan satu hal yang harus diakui secara adil: ada penurunan kemiskinan dalam satu dekade. Kita tidak boleh mengatakan tidak ada kemajuan sama sekali. Namun masalahnya adalah kecepatannya. Setelah sepuluh tahun, Aceh tetap menjadi daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Sumatera dan masih berada dalam kelompok provinsi dengan kemiskinan tertinggi secara nasional.

Kenaikan pada Maret 2026 juga tidak adil bila seluruhnya dibebankan kepada satu pemerintah atau satu kebijakan. BPS mencatat adanya dampak bencana akhir 2025 yang memukul kegiatan ekonomi, termasuk pertanian. Tetapi problem kemiskinan Aceh jelas jauh lebih tua daripada bencana tersebut. (BERITAKINI.CO). Karena itu, yang harus kita persoalkan bukan satu angka semester. Yang perlu dipersoalkan adalah struktur yang membuat Aceh begitu lama berada pada posisi tersebut.

Aceh Tidak Kekurangan Uang, Hanya Kekurangan Fokus

Pada 2026 saja, pagu Dana Otonomi Khusus Aceh tercatat sekitar Rp 4,076 triliun. (DJPK Kemenkeu). Jumlah itu belum termasuk seluruh sumber pendapatan lain dalam APBA, APBK kabupaten/kota, Dana Desa, dana kementerian/lembaga, investasi swasta dan perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu, pertanyaan mengenai kemiskinan Aceh tidak boleh berhenti pada, “Berapa anggaran kita?” Pertanyaannya harus berubah menjadi: Apa yang sebenarnya sedang kita kejar dengan uang itu?

Apakah setiap rupiah belanja pembangunan Aceh memiliki hubungan yang jelas dengan peningkatan produktivitas masyarakat? Apakah pembangunan jalan menghubungkan sentra produksi dengan pasar? Apakah pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri? Apakah bantuan kepada petani membuat produktivitas naik? Apakah bantuan UMKM membuat usaha naik kelas? Apakah belanja pemerintah melahirkan rantai ekonomi baru? Apakah investasi menciptakan pekerjaan bagi orang Aceh? Apakah uang yang besar itu meninggalkan mesin ekonomi setelah proyek selesai? Inilah yang saya sebut persoalan agenda.

Kita sering mempunyai program, tetapi program-program itu berjalan sendiri-sendiri. Pertanian punya agenda pertanian. Pendidikan punya agenda pendidikan. Pariwisata punya agenda pariwisata. UMKM punya agenda UMKM. Kabupaten mempunyai prioritas sendiri. Provinsi mempunyai prioritas sendiri. Lalu apakah ada pemimpin yang mengkoordinasi tanpa meminta jatah untuk kantong pribadi?

Padahal masyarakat miskin tidak hidup berdasarkan struktur organisasi pemerintah. Kemiskinan satu keluarga bisa dimulai dari produktivitas pertanian rendah, anaknya putus sekolah, akses jalan buruk, tidak memiliki modal, biaya kesehatan tinggi, lalu generasi berikutnya memasuki pekerjaan informal berpenghasilan rendah.

Kemiskinan bekerja lintas sektor. Maka seharusnya Pemerintah Aceh juga harus melawannya secara lintas sektor. Kemiskinan Aceh Adalah Persoalan Pekerjaan dan Produktivitas. Data ketenagakerjaan memberi petunjuk yang sangat jelas. pada Mei 2026, sekitar 39,31 persen pekerja Aceh berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebanyak 62,12 persen pekerja masih bekerja di sektor informal, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 5,89 persen. (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh)

Angka ini penting

Sebab kemiskinan tidak selalu berarti seseorang tidak bekerja. Banyak orang miskin justru bekerja. Masalahnya: pekerjaan mereka menghasilkan pendapatan yang terlalu rendah.

Seorang petani bekerja, nelayan bekerja, pedagang kecil bekerja, buruh kebun bekerja, penjual makanan bekerja, pengemudi bekerja, tetapi apabila produktivitasnya rendah, skala usahanya kecil, harga jual tidak stabil, biaya produksi tinggi, akses pasar terbatas dan tidak ada industri yang menyerap hasil produksi mereka, bekerja keras pun belum tentu cukup membawa keluarga keluar dari garis kemiskinan.

Karena itulah program antikemiskinan tidak boleh didominasi oleh logika membagi bantuan sosial, itu dibutuhkan untuk keluarga yang memang tidak mampu. Tetapi orang yang masih produktif memerlukan sesuatu yang berbeda: pekerjaan, modal, keterampilan, pasar dan kesempatan untuk naik kelas. Aceh tidak mungkin keluar dari kemiskinan hanya dengan membagi kemiskinan menjadi berbagai nomenklatur program. Kita harus menciptakan kemakmuran.

Lalu, Siapa yang Punya Agenda?

Di sinilah kegelisahan saya, Pemerintah Aceh mempunyai program. Tetapi apakah pengentasan kemiskinan sudah benar-benar menjadi agenda utama yang mengikat seluruh SKPA dan kabupaten/kota?

Jika target kemiskinan Aceh adalah sekitar 6–7 persen pada 2029, target itu harus menjadi angka yang dibicarakan publik setiap tahun. Berapa keluarga keluar dari kemiskinan tahun ini? Dari kabupaten mana? Melalui intervensi apa? Berapa yang kembali miskin? Berapa lapangan kerja baru tercipta? Berapa UMKM naik kelas? Berapa petani mengalami kenaikan pendapatan riil? Target tidak boleh hanya muncul ketika RPJMA dibahas lalu menghilang dalam rutinitas birokrasi.

Pertanyaan yang sama harus ditujukan kepada Partai Aceh, sebagai partai lokal dengan perolehan suara terbesar di antara partai-partai lokal Aceh pada Pemilu 2024. (Journal UII)

Sebagai kekuatan politik yang mempunyai pengaruh besar dalam perjalanan Aceh pascaperdamaian, publik berhak meminta agenda ekonomi yang dapat diuji. Bukan sekadar agenda tentang siapa menjadi gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRA atau siapa mendapat posisi politik.

Pertanyaannya jauh lebih mendasar: “Apa agenda besar politik Aceh untuk membuat rakyat Aceh lebih makmur?” Bagaimana membuat Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat, Bener Meriah, Aceh Singkil, Gayo Lues dan kabupaten lain mempunyai mesin pertumbuhan sendiri? Apa industri yang akan dibangun Apa komoditas yang akan dipilih? Ke mana hasil pertanian dijual? Bagaimana anak muda memperoleh pekerjaan? Apa ukuran keberhasilannya lima tahun lagi?

Politik tanpa agenda ekonomi akhirnya mudah terjebak menjadi politik tentang kekuasaan itu sendiri.

Ulama, Kampus dan Pengusaha Juga Harus Masuk

Kemiskinan Aceh terlalu besar untuk diserahkan hanya kepada gubernur. Ulama memiliki pengaruh sosial yang sangat besar. Karena itu diskursus keagamaan Aceh juga perlu semakin kuat berbicara mengenai produktivitas, etos kerja, kewirausahaan, zakat produktif, penguatan ekonomi keluarga, pemberantasan rente yang merugikan rakyat kecil, serta kewajiban sosial kelompok yang telah sejahtera. Kemiskinan bukan hanya statistik pembangunan, kemiskinan adalah persoalan martabat manusia.

Demikian pula perguruan tinggi. Aceh memiliki banyak universitas, akademisi, profesor, pusat studi dan lembaga penelitian, hamper merata di semua Kabupaten/Kta. Setiap tahun lahir penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan seminar. Tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana: Berapa banyak pengetahuan itu yang benar-benar berubah menjadi mesin ekonomi di gampong?

Kampus seharusnya mampu menunjukkan kepada satu kabupaten: inilah lima komoditas paling prospektif; inilah rantai nilainya; inilah teknologi yang dibutuhkan; inilah pasar yang tersedia; inilah jumlah pekerjaan yang dapat diciptakan. Profesor ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, kesehatan dan pendidikan seharusnya duduk dalam satu meja untuk membedah kemiskinan Aceh bukan sebagai proyek penelitian, tetapi sebagai persoalan yang harus diselesaikan.

Begitu pula pengusaha dan organisasi pengusaha. Kita terlalu sering mengukur keberhasilan dunia usaha dari jumlah proyek dan nilai transaksi. Padahal ukuran pembangunan daerah seharusnya lebih jauh: berapa pekerjaan produktif yang tercipta dan seberapa besar ekonomi lokal tumbuh bersamanya.

Aceh membutuhkan pengusaha besar. Tetapi Aceh jauh lebih membutuhkan lebih banyak orang Aceh menjadi pengusaha besar, yang terlibat dalam memindahkan ke kelas lebih sejahtera.

Agenda Itu Sebenarnya Bisa Sederhana

Menurut saya, Aceh tidak membutuhkan seratus agenda prioritas. Terlalu banyak prioritas justru berarti tidak ada prioritas. Cukup tetapkan beberapa ukuran yang dipertanggungjawabkan bersama selama lima sampai sepuluh tahun:

Pertama, turunkan kemiskinan secara konsisten, dengan sasaran khusus kemiskinan perdesaan yang kini mencapai 14,66 persen. Setiap kabupaten harus mempunyai target tahunan yang terbuka kepada publik.

Kedua, ciptakan pekerjaan produktif, bukan sekadar aktivitas ekonomi. Investasi dan belanja pemerintah harus diukur dari jumlah pekerjaan baru, peningkatan upah dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Ketiga, naikkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Hampir empat dari sepuluh pekerja Aceh berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Maka mustahil menyelesaikan kemiskinan Aceh tanpa membuat sektor ini jauh lebih produktif. (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh)

Keempat, bangun industri pengolahan berbasis keunggulan Aceh. Jangan terus menjual bahan mentah dan membeli kembali produk jadinya dengan harga lebih mahal. Kopi, nilam, ikan, hasil perkebunan, pangan, hasil laut dan komoditas lokal harus masuk ke rantai nilai yang lebih panjang di Aceh.

Kelima, jadikan generasi muda sebagai pencipta ekonomi baru. Pendidikan vokasi, perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha dan pemerintah harus mempunyai satu jalur yang jelas dari sekolah menuju keterampilan, usaha dan pekerjaan.

Itulah agenda, bukan slogan,  bukan baliho, bukan seminar, bukan kegiatan yang selesai ketika SPJ selesai.

Gen Z Justru Sedang Menunjukkan Sesuatu

Ada satu kelompok yang menurut pengamatan saya justru mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda: Generasi Z Aceh.

Mereka mungkin belum mempunyai kekuasaan, anggaran atau struktur organisasi. Tetapi mereka memiliki satu hal yang sering hilang dari generasi di atasnya: kegelisahan. Mereka memenuhi TikTok, Instagram, X dan berbagai platform dengan pembicaraan tentang Aceh. Mereka membela identitas Aceh, mengkritik keadaan Aceh, mempromosikan budaya Aceh, memperkenalkan sejarah Aceh, memperdebatkan kebijakan publik dan, kadang dengan bahasa yang keras, menuntut Aceh menjadi lebih baik.

Tentu tidak seluruh kampanye media sosial benar. Tidak semua kritik memiliki data. Sebagian bahkan berlebihan.Tetapi setidaknya mereka mempunyai rasa memiliki. Mereka mempunyai agenda percakapan.Yang belum mereka miliki adalah instrumen. Di sinilah pemerintah, kampus, ulama, politisi dan pengusaha semestinya masuk. Bukan mematikan suara generasi muda, tetapi mengubah energi tersebut menjadi agenda pembangunan.

Generasi Z jangan hanya diajak menjadi buzzer pariwisata atau peserta seminar. Berikan mereka laboratorium bisnis, modal, Internet, Mentor, Pasar dan akses terhadap data pemerintah.

Ruang inovasi, kesempatan mengelola persoalan nyata, biarkan mereka membangun perusahaan teknologi dari Aceh, mengolah produk pertanian Aceh, menjual kopi langsung ke dunia, membangun industri kreatif, mengembangkan wisata, membuat aplikasi untuk petani, menjual produk gampong lewat pasar digital. Mungkin dari sanalah sebagian jalan keluar itu muncul.

Jangan Lagi Sibuk Membicarakan Siapa, Mulailah Membicarakan Apa. Aceh terlalu lama menghabiskan energi untuk pertanyaan siapa: Siapa gubernurnya? Siapa bupatinya? Siapa ketua partainya? Siapa kepala dinasnya? Siapa yang mendapat proyeknya? Siapa yang menjadi timnya? Siapa kelompoknya?

Mungkin sudah waktunya kita mengganti pertanyaan itu dengan apa Apa yang hendak dicapai Aceh dalam sepuluh tahun? Apa yang ingin kita produksi? Apa yang ingin kita jual kepada dunia? Apa yang membuat anak Aceh tidak perlu meninggalkan daerahnya hanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak? Apa yang membuat petani naik kelas? Apa yang membuat nelayan sejahtera? Apa yang membuat Dana Otsus meninggalkan warisan ekonomi setelah suatu saat dana itu berakhir?

Dan yang paling sederhana: Kapan Aceh berhenti menjadi provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Sumatera?

Kalau satu pertanyaan ini tidak mampu menyatukan pemerintah, partai politik, ulama, akademisi, pengusaha, organisasi masyarakat dan generasi muda, maka kita memang sedang mempunyai masalah yang jauh lebih besar daripada kemiskinan itu sendiri.

Kita tidak mempunyai agenda bersama. Aceh tidak miskin gagasan, sumber daya, sejarah, Aceh bahkan tidak sepenuhnya miskin uang. Yang masih harus kita bangun adalah kesepakatan tentang apa yang hendak kita selesaikan terlebih dahulu.

Bagi saya, jawabannya jelas. Sebelum berbicara terlalu jauh tentang kebesaran Aceh, kita harus memastikan rakyatnya sejahtera. Sebelum berbicara tentang kejayaan masa lalu, kita harus menciptakan masa depan. Dan sebelum membuat seribu agenda baru, Aceh mungkin hanya membutuhkan satu agenda yang dijalankan dengan sungguh-sungguh: keluar dari kemiskinan.

Karena daerah yang besar bukanlah daerah yang paling sering menceritakan kebesarannya. Daerah yang besar adalah daerah yang mampu membuat rakyatnya hidup bermartabat.

Aceh harus mulai mempunyai agenda itu.***

1. Pengacara & Pegiat Sosial, tinggal di Jakarta[↩]